Bogor – Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggelar acara buka puasa bersama di kediamannya di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/6/2016) sore. Pada kesempatan ini, SBY menyampaikan tujuh poin refreksi Ramadhan Partai Demokrat.
 
“Pada kesempatan dan suasana yang baik ini, izinkan kami ~ Partai Demokrat ~ menyampaikan sebuah refleksi, berkaitan dengan Situasi Kehidupan Nasional Saat Ini. Refleksi ini kami sampaikan sebagai wujud kepedulian, kecintaan dan tanggung jawab kami sebagai institusi yang diwajibkan untuk memahami perasaan dan aspirasi rakyat, dan bahkan kemudian ikut mewujudkan harapan dan aspirasi rakyat itu. Jika dalam refleksi ini kami menyampaikan pengamatan, koreksi dan saran ~ hakikatnya hal-hal itu tertuju untuk kita semua. Dari kita untuk kita. Demikianlah ruh dan esensi demokrasi dan kehidupan bernegara yang kami pahami,” jelas SBY. 
 
Pertama, SBY menyoroti situasi perekonomian RI saat ini yang harus dicermati pemerintah agar tidak membawah dampak luas pada sektor-sektor lain. “Harus kita sadari, ekonomi kita masih lemah dan memiliki sejumlah masalah. Implikasi dari pertumbuhan rendah ini juga berpengaruh negatif, antara lain pada pendapatan dan daya beli rakyat, pada penerimaan negara dan kesehatan fiskal dan pada menurunnya permintaan yang akhirnya memukul sektor riil kita. Ketika ekonomi Indonesia melemah, perekonomian dunia dan kawasan juga memiliki pelemahan pertumbuhan. Artinya, pemerintah harus sangat serius dan tepat di dalam mengelola perekonomian kita. Kalau tidak, harapan ekonomi tahun 2016 ini lebih baik dari ekonomi tahun 2015 akan sirna. Dan, jika ada shock (krisis) baru pada tingkat dunia dan kawasan, ekonomi kita benar-benar dalam keadaan bahaya,” ungkap SBY. 
 
Kedua tentang kondisi sosial-ekonomi rakyat, terutama kalangan bawah, atas lemahnya perekomian saat ini. Ditambahkannya, kalangan masyarakat, kelompok ekonomi lemah saat ini memang memiliki kesulitan dalam mencukupi kebutuhan sehari-harinya, karena daya beli yang menurun. “Secara statistik, terjadi penurunan pendapatan per orang dari tahun 2014 ke tahun 2015 yang lalu sebesar Rp 2.150.000,-. Tahun 2016 ini bisa lebih rendah lagi. Sementara, di lapangan tercermin juga menurun tajamnya pembelanjaan masyarakat (household consumption),” tambahnya. 
 
Ketiga, SBY menyoroti isu keadilan dan penegakan hukum di tanah air. Lanjut SBY, saat ini rakyat akan bersuka cita dan merasa mendapatkan rasa keadilan jika penegakan hukum di negeri ini, termasuk pemberantasan korupsi, dilaksanakan secara tegas, adil, tidak padang bulu dan transparan. “Terus terang Partai Demokrat melihat bahwa ketegasan, keadilan, tindakan tidak tebang pilih dan bahkan transparansi ini nampak menurun. Rakyat melihat ada tangan-tangan tidak kentara (the invisible hand) yang membuat penegakan hukum kita nampak merosot,” tambahnya.
 
Keempat tentang kedaulatan partai politik dan isu intervensi pemerintah.Dalam kehidupan demokrasi yang sehat, dan bukan dalam sistem otoritarian lanjut SBY, partai politik memiliki kedaulatan dan kebebasan untuk menjalankan misi politiknya. Setiap campur tangan terhadap urusan internal partai, apakah dari pemerintah, partai politik lain atau siapapun, akan menciderai demokrasi dan tatanan politik yang berkeadaban (civilized). 
 
“Keras atau lunak sikap sebuah partai politik terhadap kekuasaan adalah hak dan kedaulatan partai itu. Semua wajib menghormatinya.Rakyat merasakan adanya tangan-tangan tak kentara yang mencampuri urusan internal sejumlah partai politik. Disamping merusak sendi-sendi demokrasi, tindakan demikian juga menciptakan ketidakadilan. Kita ingin menghadirkan kompetisi politik yang “fair” dan berdasarkan “fair play”. Jika intervensi itu membuat sebuah partai menjadi lemah dan terpecah (divided) sehingga tidak lagi memiliki kemampuan untuk bersaing baik dalam Pilkada maupun Pemilu Nasional, hal demikian merupakan tindakan yang tercela,” tambahnya. 
 
Isu yang kelima SBY melanjutkan berkaitan dengan posisi TNI dan Polri dalam kehidupan nasional. Sejarah mencatat, menyadari kekeliruan yang terjadi di masa lalu, sejak tahun 1998 TNI & Polri melaksanakan reformasi dan transformasi menuju ke peran dan fungsinya sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan negara, sebagaimana yang diamanahkan oleh konstitusi. Oleh karena itu, SBY menilai, pelibatan, campur tangan dan “ikut bermainnya” TNI & Polri dalam dunia politik kekuasaan harusnya sudah menjadi milik masa lalu, bahkan sudah harus masuk museum.
 
Yang keenam, SBY menjelaskan isu gerakan komunisme di Indonesia dan potensi terjadinya konflik horisontal. “Mencermati perkembangan situasi di masyarakat luas, baik yang ada di media sosial maupun secara fisik di lapangan, Partai Demokrat cemas jika isu ini menjadi “bola liar” yang berujung pada terjadinya konflik bahkan benturan fisik secara horisontal. Oleh karena itu, disamping Partai Demokrat berharap agar pihak-pihak yang kini saling berhadapan bisa menahan diri, pemerintah tidak boleh pada posisi yang membiarkan,” ajak SBY berharap sikap Kepala Negara dan Pemerintah harus jelas dan tidak menimbulkan kebingungan, spekulasi dan bahkan persepsi yang keliru di tengah masyarakat. 
 
Poin refleksi yang terakhir, berkaitan dengan peran pers dan media masa dalam kehidupan politik dewasa ini. “Pers juga harus membuka diri secara adil, tidak berpihak dan secara berimbang memberitakan dan meliput suara dan pandangan masyarakat. Jika ketiga hal itu tidak dilaksanakan, maka gugurlah jati diri dan fungsi pers sebagai penjaga nilai-nilai demokrasi, serta sebagai penegak kebenaran dan keadilan.
“Partai Demokrat, dan saya pribadi sebagai seorang pencinta demokrasi, tercengang melihat perubahan sangat dramatis dalam dunia pers dan media masa kita. Dulu, boleh dikata tiada hari tanpa kritik dan serangan pers, baik kepada pemerintah maupun saya pribadi. Meskipun kritik dan serangan itu sering berlebihan disertai dengan sinisme yang tinggi, tetapi saya berterima kasih karena akhirnya kekuasaan yang saya miliki dikontrol secara ketat. Jika saya bisa bertahan selama 10 tahun, ditengah gencarnya serangan pers, pengamat, parlemen dan lawan-lawan politik, itu antara lain juga disumbang oleh peran pers yang kritis,” ujarnya.