PONOROGO  – Pupus sudah harapan Pemerintah Desa dan masyarakat desa untuk menikmati UU Desa dalam waktu dekat ini. Pemerintah dan DPR RI masih belum sepakat mengesahkan UU Desa pada 2 April mendatang. Rencana penetapan RUU Desa  menjadi UU Desa yang sedianya akan ditetapkan awal April ini ternyata batal.

Hal tersebut diperjelas pernyataan Ketua DPR RI, Marzuki Alie setelah menghubungi Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Ponorogo, Kasmani via telephon.

Kasmani memaparkan bahwa RUU Desa sementara belum bisa dipastikan akan ditetapkan  pada bulan April ini. “Pak Marzuki selaku Ketua DPR RI menjamin bahwa RUU Desa belum akan disahkan menjadi UU Desa pada bulan April mendatang,” ujar Kasmani.

Pernyataan Ketua DPR RI tersebut disampaikan via telephon kepada Ketua PPDI Ponorogo, Kasmani. Dia menambahkan saat ini DPR RI berusaha mengegolkan masa jabatan kepala desa dari 6 (enam) tahun menjadi 8 (delapan) tahun,  dengan ada  batasan 2 (dua) kali masa jabatan atau periodesasi. “Insya Allah tujuh puluh persen masa jabatan Kepala Desa bisa direalisasikan,” ungkap Marzuki seperti ditirukan oleh Kasmani, Selasa (26/3).

Sementara itu terkait penambahan anggaran bagi desa dari APBN, DPR RI mengusulkan agar ada penambahan anggaran bagi desa. “Namanya adalah penambahan Alokasi Dana Desa atau ADD dari APBN, tetapi nominal belum bisa dijelaskan saat ini,” ungkapnya. Selain itu tuntutan PPDI juga menjadi prioritas utama, yaitu pengangkatan perangkat desa menjadi Pegawai Negeri Sipil atau PNS.

“Kalau hal itu tak bisa direalisasikan, maka pihak DPR RI mengusulkan adanya penambahan penghasilan tetap perangkat desa setara PNS Golongan 2 A,” urainya. Bahkan, Marzuki juga menjamin kalau dua usulan dimentahkan, DPR RI meminta pemerintah untuk member pengahasilan tetap setiap bulan kepada perangkat desa di  seluruh Indonesia   di atas UMK.

“Paling tidak selain mendapat bengkok, setiap bulan para perangkat di seluruh Indonesia akan mendapat tambahan pendapatan pada kisaran Rp. 1,5 Juta hingga Rp. 2 Juta per bulan, ini wajib,” jlentrehnya.

Disamping itu Kasmani yang juga Kamituwo  Dukuh Gupolo Wetan, Desa Gupolo, Kecamatan Babadan juga menilai Desa memiliki posisi strategis di dalam mewujudkan cita-cita bangsa yakni mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

“Posisi strategis yang dimiliki desa tentu akan efektif ketika desa dikelola dengan baik,” paparnya. Menghadirkan tata kelola desa yang baik (good village governance) mesti menjadi tekad dan komitmen bersama untuk dimpelemntasikan. “Sehingga keberadaan desa benar-benar dirasakan manfaatnya bagi masyarakat,” tutupnya. (MUH NURCHOLIS)