PANDANGAN

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

 

TENTANG

HAK UNTUK MENGAJUKAN USULAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH PEMILIHAN (UP2DP)

 

 

 Fraksi Partai Demokrat memahami filosofi yang terkandung dalam pasal 80 huruf (J) Undang-Undang  Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang  Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3), yang menyatakan bahwa setiap anggota DPR berhak untuk mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan.

 

Ketentuan pasal 80 huruf (j) UU MD3 tersebut secara yuridis konstitusional merupakan konsekuensi sumpah jabatan anggota DPRRI yang berbunyi sebagai berikut :

 

“…..bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

 

Secara politis konstitusional pasal 80 huruf (j) UU MD3 tersebut dimaksudkan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan yang belum terakomodir dan tersentuh oleh program pemerintah baik pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

 

Perlu kami sampaikan bahwa hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 huruf (j) UU MD3 tersebut, secara substansi sangat berbeda dengan “dana aspirasi” yang selama ini berkembang dan dipahami oleh Masyarakat, yaitu  “dana aspirasi” adalah dana yang dialokasikan langsung kepada setiap anggota DPR dan disalurkan sendiri oleh anggota DPR untuk kebutuhan masyarakat di daerah pemilihan. Padahal pengertian hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 huruf (j) UU MD3 adalah kewajiban anggota DPR untuk menindaklanjuti usulan masyarakat yang pelaksanaannya sepenuhnya dilakukan oleh Pemerintah. Dalam hal ini anggota DPR tidak memegang dan tidak mengelola anggaran sebagaimana yang dimaksud oleh “dana aspirasi”.

 

Fraksi Partai Demokrat memandang bahwa pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 huruf (j) UU MD3 harus dijalankan dengan mempertimbangkan  Kemampuan Keuangan Pemerintah dan dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara Tertib Administratif, Tertib Hukum, Tertib Pelaksanaan serta Pengawasan yang komprehensif.

 

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Fraksi Partai Demokrat berpandangan menyetujui rancangan peraturan DPR tentang pelaksanaan pasal 80 huruf (j) UU MD3. Dengan peraturan DPR tersebut, pelaksanaan ketentuan pasal 80 huruf (j) UU MD3 dapat menjembatani dan mengurangi kemiskinan, pengangguran dan meningkatkan ekonomi di daerah (Pro Job, Pro Poor dan Pro Growth).

 

  

Jakarta, 23 Juni 2015

 

PIMPINAN FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA



Ketua,        

 

 

 

 

Edhie Baskoro Yudhoyono, M.Sc.

No.Anggota 434

 

Sekretaris

 

 

 

 

Didik Mukrianto, SH

No. Anggota 437