Ngawi-Rupanya aparat Polres Ngawi tidak mau di cap ‘melempem’ terkait maraknya galian tambang ilegal diwilayahnya. Terbukti, petugas berhasil mengamankan usaha penambangan ilegal di Dusun Tumang, Desa Jenggrik, Kecamatan Kedunggalar, Ngawi. Diduga kuat usaha penambangan yang tidak disertai dengan dokumen sah tersebut milik seorang perangkat desa wilayah setempat berinisial SPN.

Dari tambang yang notabene bodong tersebut pihak polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti termasuk 1 unit alat berat beckho merek Komatsu PC 200 warna kuning, 1 unit truk Elf warna putih dengan nopol AG 9492 UH. Ditambah 4 bendel nota, 1 buah buku rekapan data truk yang masuk kelokasi tambang dan 1 jerigen isi solar 30 liter.

Menurut informasi yang ada operasi yang dilakukan aparat Polres Ngawi dilakukan pada Rabu siang kemarin, (27/04), setelah adanya laporan masyarakat. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut ternyata benar kalau toh disatu wilayah masuk Kecamatan Kedunggalar ada satu usaha penambangan ilegal tanpa disertai surat-surat resmi seperti Ijin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi maupun IUP produksi.

“Kemarin memang benar anggota kita berhasil mengamankan lokasi tambang ilegal yang mana penambangan itu tidak ada surat-surat resminya. Selain itu juga diamankan sejumlah barang bukti termasuk satu alat berat yang sekarang ini kita sita,” tegas Kapolres Ngawi AKBP Suryo Sudarmadi, Kamis (28/04).

Dia pun membenarkan, usaha tambang ilegal yang ada di Kecamatan Kedunggalar merupakan milik dari seorang perangkat desa wilayah setempat. Untuk mengusut tuntas tandasnya, secepat mungkin akan melakukan pengembangan lebih lanjut termasuk penyidikan dengan memanggil pihak terlapor.

Seperti diketahui, untuk mendapatkan legalitas penambangan sesuai informasi dari Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, Pertambangan dan Energi (PU PPE) Kabupaten Ngawi mekanisme serta proses perijinan ada ditangan Pemerintah Propinsi (Pemprop) Jawa Timur. Tentunya, dilatarbelakangi dengan kewenangan daerah yang terbatas dalam proses pemberian izin usaha produksi tambang sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Dalam petikan yang terdapat pada lampiran tersebut telah disebutkan bahwa penerbitan izin produksi tambang kewenangannya ada di Pemprop Jawa Timur. Ditambah terbitnya Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 16 Tahun 2015 tentang pedoman pemberian izin bidang energi sumber daya mineral (ESDM) Jawa Timur