PONOROGO – Partai Demokrat Ponorogo melakukan perombakan besar- besaran posisi anggotanya yang duduk di sejumlah komisi DPRD. Tak tanggung- tanggung, usulan perombakan tersebut disampaikan dalam sidang Paripurna yang membahas Peraturan Daerah mengenai pendidikan, Selasa (26/3).

Miseri Efendi Ketua DPC Partai Demokrat Ponorogo menyampaikan langsung perumbahan posisi. Budiono yang awalnya duduk di posisi Wakil Ketua Komisi A, digantikan Toriq Hardono. Miseri Efendi yang duduk di Komisi B, bergeser ke Komisi A. Tak hanya itu, Sunoto pun bergeser ke Komisi B. Sementara Budiono menduduki Komisi C.

Ditemui seusai Sidang Paripurna, Miseri Efendi mengatakan, perubahan posisi anggota Fraksi Demokrat merupakan penyegaran. Tujuannya agar anggota dari Fraksi Demokrat memiliki pengalaman yang lengkap dalam mewakili masyarakat.

Artinya, jika terpilih kembali, mampu memiliki pengalaman dalam menyuarakan aspirasi masyarakat. “Perubahan ini kita usulkan hari ini, tujuannya agar anggota dapat menguasai berbagai persoalan. Nanti jika terpilih kembali sudah memiliki pengalaman,” kata Miseri.

Ketua DPC yang juga Anggota Komisi B itu juga menerangkan, perubahan posisi sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. Artinya, anggota kelengkapan punya ketentuan 2,5 tahun dan sudah diatur dalam tata tertib. Selain itu, selama ini pihaknya sudah mencermati kinerja fraksinya dalam menjalankan tugasnya.

Budiono yang semula menjabat Wakil Ketua Komisi A bergerser menjadi anggota Komisi C sekaligus menjadi Anggota Badan Musyawarah. Toriq Hardono, dari Anggota Komisi C menjadi Wakil Ketua Komisi A. Sementara Sunoto bertukar tempat dengan dirinya. “Sunoto menjadi anggota Komisi B yang awalnya berada diKomisi A,” lanjutnya.

Lebih lanjut Miseri mengatakan, perpindahan tersebut telah melalui mekanisme yang berlaku. Rapat DPC telah dilakukan sebelum usulan disampaikan dalam rapat Paripurna ini. Harapannya, ke tujuh anggota partai Demokrat terebut memiliki sejumlah back ground dengan mengusai alat kelengkapan DPRD. “Baik pengalaman di tingkat Komisi, Badan Anggaran, Badan Musyawarah dan Badan legislative,” pungkasnya. (MUH NURCHOLIS)