Ibas: Saya Dukung Investasi yang Berkualitas Merata di Indonesia

Pariwisata menjadi salah satu sektor yang sangat terdampak karena terjadinya krisis ekonomi dan musibah pandemi Covid-19. Oleh karena itu, Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Edhie Baskoro Yudhoyono meminta pemerintah khususnya Menteri Investasi untuk memberikan perhatian besar terkait investasi sektor pariwisata Indonesia dan memberikan kesempatan besar bagi investor-investor dalam negeri.

Permintaan Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI tersebut disampaikan saat Rapat Kerja Komisi VI DPR RI bersama Menteri Investasi dan Kepala BPKM RI pada Senin (30/08/2021) secara fisik dan virtual. Rapat kerja tersebut membahas laporan keuangan pemerintah pusat APBN tahun anggaran 2020 dan progres realisasi anggaran tahun 2021

Dalam Rapat Kerja tersebut, Ibas mengawali pemaparannya dengan memberikan apresiasi untuk kinerja dan kerja keras Menteri Investasi dan Kepala BPKM RI.

“Kita apresiasi Pak Menteri atas kinerjanya selama ini. Kita ketahui anggaran kecil, tapi target realisasinya juga harus besar. Investasi kita penting sekali bagi perekonomian. Pak Menteri ini adalah orang yang dicari-cari. Bagaimana tidak? Saat pandemi ini banyak yang terkena dampak, tekanan, paceklik, ada yang terlilit utang, gulung tikar, dan cabut dari Indonesia. Saya kira tangan dingin Pak Menteri dapat mengubah situasi yang kita hadapi saat ini,” ungkapnya.

Kemudian Ibas menyampaikan pandangannya terkait pentingnya investasi yang merata dengan komposisi yang tepat. “Saya dukung Pak, investasi yang berkualitas di Indonesia. Apalagi kalau merata. Memang sekarang Pak Menteri fokusnya kan keluar Jawa, bukan berarti yang di Jawa tidak diperhatikan juga. Saya pikir merata dengan komposisi yang tepat. Karena potensi kita menyeluruh di seluruh Tanah Air. Ya untuk menciptakan multiplier effect. Termasuk juga menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan tentunya,” papar Ibas.

“Pasti kementerian investasi ini kan sudah punya matriks seperti yang disampaikan dengan data yang lengkap atau big data, sesuai skenario, prioritas, dan keunggulan. Secara general, kalau hanya anggaran kami menerima usulan anggaran Tahun 2022,” tambahnya. 

Ibas selanjutnya menyampaikan tiga poin penting kepada Menteri Investasi. Pertama, mengenai fakta bahwa realisasi PMA terbesar berasal dari Singapura. Sedangkan sebagian besar perusahaan yang ada di Singapura adalah perusahaan Multinasional. Menurut Ibas, bicara Singapura  berarti tidak hanya bicara orang atau perusahaan negara tersebut. Tetapi di Singapura banyak kantor-kantor perwakilan kantor multinasional dan termasuk banyak orang Indonesia.

Ibas kemudian menyampaikan sarannya akan fakta tersebut. “Mungkin negara kita sebenarnya bisa melakukan FDI secara langsung ke Indonesia? Apalagi di Indonesia ini memiliki pasar yang lebih besar. 170 juta angkatan kerja di Indonesia juga bertalenta dan memiliki daya beli yang cukup kuat. Semoga semua itu dapat diikutsertakan dalam daya saing kita yang terus meningkat. Saran saya, mungkin karena ini masa pandemi dan di beberapa negara sudah menjadi endemi, diperlukan gerakan-gerakan invesment event skala dunia, nasional, juga bagai di daerah-daerah. Jadi mereka tahu apa yang harus mereka lakukan, yang harus diinvestasikan,” jelasnya.

Kedua, dengan krisis ekonomi karena Covid-19, terjadi penurunan dalam sektor pariwisata. Ibas meminta Kementerian Investasi dan pemerintah memastikan secara berkelanjutan mendorong kinerja realisasi investasi di tempat-tempat pariwisata super prioritas. 

“Jangan sampai proyek-proyek dan program-program yang sudah berjalan ini menjadi mangkrak. Kemudian tetap dipastikan BKPM/Menteri Investasi juga mengundang para calon investor untuk meningkatkan investasinya di sektor-sektor ini. Ini adalah saat yang tepat untuk memulai investasi di bidang pariwisata karena ketika pandemi selesai, tempat-tempat tersebut akan ramai dikunjungi.”

Ketiga, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI ini menyatakan sepakat  terhadap apa yang diterapkan oleh kementerian saat ini sekaligus memberikan saran perihal Online Single Submission (OSS). “Sudah baik, yaitu OSS. Ini adalah program ekonomi kita agar ke depannya lebih terintegrasi.”

“Namun, saya menilai sosialisasinya masih terasa kurang. Jangan sampai OSS ini pemahamannya kurang di masyarakat. Jangan sampai kementerian ingin lari sprint, tapi pengusaha-pengusaha di daerah tidak bisa mengikuti. Intinya kami siap terus memonitor OSS tersebut dan tolong sosialisasinya ditingkatkan, terima kasih,” tutup Ibas.