Ponorogo-PNPM Mandiri Perkotaan adalah Program Nasional dalam rangka penanggulangan kemiskinan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat. Dimana pemerintah pusat memberikan bantuan langsung untuk masyarakat (BLM) dalam mendukung usulan kegiatan yang direncanakan, diputuskan dan dikelola oleh masyarakat sendiri.

Prinsip Dasar Penggunaan/Pemanfaatan dana BLM PNPM Mandiri Perkotaan adalah Open Menu Sesuai kebutuhan Masyarakat dengan harus memprioritaskan pada warga miskin di wilayahnya yang tercantum pada hasil Pemetaan Swadaya (PS) dan PJM Pronangkis yang disepakati Masyarakat

BKM/LKM (Badan/Lembaga Keswadayaan Masyarakat) ini terdiri dari unsur masyarakat yang terpilih berdasarkan pemilihan langsung oleh warga masyarakat. “Mereka yang terpilih dan duduk di kepengurusan BKM/LKM ini pada hakekatnya adalah perwakilan dari masyarakat yang dipilih dan dinilai oleh warganya sendiri bahwa mereka adalah orang-orang terpilih yang dalam menjalankan roda organisasi lebih mengutamakan kerelawanan, kejujuran dan keadilan,” kata Fenley selaku Fasilitator PNPM Mandiri Perkotaan kepada www.edhiebaskoro.com, Jum’at (31/5).

Menurutnya, tujuan dari pelatihan ini yaitu mendorong kembali Kemandirian kelembagaan BKM/LKM yang sudah terbentuk oleh masyarakat supaya lebih aktif berperan serta dalam penanggulangan kemiskinan. Dimana merevieu kembali apa yang menjadi tugas-tugas UPK, UPL, UPS, sekretariat, dewan pengawas, dan relawan pada LKM/BKM dengan arah dan tujuan pengembangan kemandirian masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Pelatihan diikuti sekitar 200 orang di Kecamatan Ponorogo, dan 200 orang di Kecamatan Siman.

“Tolak ukur dari kegiatan tersebut yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat, dimulai dari produktifitas pekerjaan yang dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga, peningkatan derajat kesehatan keluarga, terutama untuk ibu dan anak balita, peningkatan kuaalitas pendidikan dasar dan menengah, karena semua ini nantinya akan membawa generasi yang sehat dan cerdas menuju masyarakat yang mandiri bahkan madani,” paparnya.

Orentasi pembangunan berkelanjutan di daerahnya yang aspiratif, representatif, diharapkan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak mampu dan partisipasi dari semua masyarakat dalam membangun daerahnya. Partisipasi mulai dari usulan perencanaan kegiatan, pelaksanaaan kegiatan dan pengawasan serta pengendalian kegiatan kita serahkan kepada masyarakat. “Fasilitator membantu terselenggaranya kegiatan tersebut dengan baik dan lancar dan pemerintah kabupaten ikut memfasilitasi hal tersebut dengan chanelling dan kemitraan bersinergi ke berbagai pihak terkait,” bebernya.

Pihaknya berharap dengan terselenggaranya kegiatan tersebut, kita semua dapat memanfaatkan potensi-potensi yang ada di wilayahnya, dimana saling bertukar informasi, tukar ide, mempunyai gagasan-gagasan yang kreatif untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat lebih mandiri. “Dan meningkatnya akses bagi masyarakat miskin perkotaan terhadap pelayanan sosial, prasarana dan sarana serta pendanaan (modal). Serta juga tidak kalah pentingnya yaitu mengembalikan semangat gotong royong masyarakat perkotaan dalam penanggulangan kemiskinan,” urainya.

Lebih jelas ia memaparkan bahwa BKM/LKM menjadi  suatu wadah yang amanah dari masyarakat tidak mampu, untuk dapat membantu menyelesaikan segala macam permasalahan kemiskinan di daerahnya maka dalam hal kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan tersebut dapat memberikan manfaat yang baik dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dilingkungannnya. (MUH NURCHOLIS)