Ponorogo– Tahun 2013 ini benar-benar Tahun Panas sekaligus sebagai Tahun Politik. Hal itu dikarenakan selain akan dilaksanakan Pemilihan Gubernur Jawa Timur juga ada gelaran ratusan Pemilihan Kepala Desa atau Pilkades se-Kabupaten Ponorogo. Menyusul  199 kepala desa wilayah Kabupaten Ponorogo, dipastikan jabatanya berakhir memasuki bulan Februari – Mei 2013, sesuai jatuh tempo masa bakti 6 tahun terhitung SK pengangkatan dari proses Pilkades 2007 lalu.

Sementara  Pilkades  mendatang terancam batal bila Draft Undang-Undang Desa yang diperjuangkan Parade Nusantara, PPDI dan Paguyuban Kepala dan Perangkat Desa (PKPD) disetujui.

Undang-undang desa saat ini sedang di bahas di DPR RI, rencananya akan disahkan pada bulan April ini. “Diantara tuntutan undang-undang desa yaitu anggaran untuk desa dan masa jabatan selama 8 tahun, rencananya April ini disahkan,” ungkap HM Susanto selaku Kepala Paguyuban Kepala dan Perangkat Desa (PKPD) Kabupaten Ponorogo, Kamis (4/4).

Kepala Desa Kradenan, Kecamatan Jetis  ini juga menyampaikan pilkades yang akan diadakan di wilayah ponorogo tertanggal setelah undang-undang desa disahkan bisa terancam batal. “Bila pelaksanaan Pilkades sebelum bulan April tidak masalah, tetapi masa jabatan hingga bulan April dan undang-undang desa disahkan pada bulan itu berarti harus melakukan penyesuaian dengan undang-undang desa,” tuturnya.

Untuk itu, orang nomor satu di desa kradenan ini berpesan untuk tetap menghargai perjuangan Parade Nusantara dan PKPD atas tuntutan disahkannya undang-undang desa ini, tak lain pula menghargai tahapan pilkades yang sudah dilakukan Pemkab Ponorogo. “Dalam tahapan pilkades jangan mengeluarkan banyak uang dulu, kita tunggu hingga undang-undang desa disahkan setelah itu silahkan,” tutupnya.

Tarik ulurnya pengesahan UU Desa yang sudah masuk Draf di meja DPR RI tidak menyurutkan langkah Najib Susil selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa untuk terus melakukan tahapan pilihan kepala desa di wilayah ponorogo. “Pilihan kepala desa tahun 2013 akan berlangsung terhadap 199 desa baru, dengan empat tahapan,” tutur Najib Susilo.

Tahapan pilkades didasarkan pada habis masa jabatan. Habis masa jabatan pada bulan Februari hingga Maret akan dilangsungkan pemilihan pada bulan April, sedangkan habis masa jabatan pada bulan April hingga Mei dilangsungkan pada bulan Mei dan Juni. “Pilkades Tahap Pertama; berlangsung tanggal 24 April 2013 sebanyak 25 desa, Tahap Kedua 7 Mei 2013 sebanyak 48 desa, Tahap Ketiga 15 Mei 2013 sebanyak 59 desa dan Tahap Keempat 3 Juni sebanyak 67 desa,” sebutnya satu persatu.

Polemik tersebut menurut pihaknya bukan suatu ganjalan untuk menghentikan tahapan pilkades.

Tegasnya, persiapan tahapan pilkades harus tetap dilakukan, tarik ulurnya Draft Undang-Undang Desa di meja DPR bukan alasan untuk menghentikan tahapan pilkades. “Kita tunggu saja hingga UU Desa itu di dok, kita tidak akan menganalisis sesuatu yang belum ada,” terangnya.

Lanjutnya, setelah undang-undang desa disahkan nantinya baru kita jalankan UU itu, bagaimana isinya, bagaimana petunjuknya tentunya sudah memuat penjelasan dan PP-nya, “Setiap undang-undang-kan sudah ada petunjuknya, ada PP-nya. Setelah undang-undang desa disahkan, itu nanti yang akan kita pakai. Hingga sekarang persiapan pilkades jalan terus,” pungkasnya. (Muh. Nurcholis)