Terkait wacana perpanjangan masa jabatan Sekkab Mulyono 

PACITAN- Wacana perpanjangan masa jabatan Sekkab Pacitan, H. Mulyono, mulai menggelinding kencang. Hal tersebut seiring akan berakhirnya masa tugas pejabat asal Probolinggo itu pada akhir Oktober mendatang. Pro kontra pun mulai mengemuka. Sejumlah pihak memandang, prestasi kinerja mantan Kepala Dinas Kehutanan Dan Perkebunan tersebut sangat layak untuk dipertahankan sepanjang tidak bertentangan dengan aturan. Namun dilain sisi, juga tak sedikit pihak-pihak yang menyoal wacana perpanjangan masa pensiun H. Mulyono sebagai Sekretaris Kabupaten. Sigit Widodo, salah seorang tokoh masyarakat di Pacitan berpendapat, sementara waktu ini belum ada pejabat karier di Pacitan yang dianggapnya layak dan memiliki kompetensi sepadan dengan H. Mulyono untuk diangkat sebagai Sekretaris Kabupaten. Lain itu, pensiunan PNS dilingkup Pemprov Jatim tersebut juga berpandangan bahwa selama ini Bupati Indartato sebagai user dalam kebirokrasian sudah merasa “nyaman” berpartner dengan Sekkab Mulyono. “Jadi kalau ada wacana diperpanjang, saya sangat setuju. Sebab kinerja Pak Mul (H.Mulyono, red) memang luar biasa,” ujar Sigit, Kamis (11/4). 

Pendapat senada juga dilontarkan Arif Setya Budi. Direktur Lembaga Konsultan Publik ini menilai, dari indikator kinerja, sangatlah wajar seandainya masa pensiun H. Mulyono sebagai Sekkab Pacitan akan diperpanjang. Namun perlu disadari, lanjut dia, separuh ruh dari jabatan sekkab adalah politis. “Ini juga pertimbangan cukup rumit bagi bupati untuk memutuskan kebijakannya. Apakah diperpanjang, atau harus melakukan regenerasi,” ujarnya, secara terpisah.

Arif mengakui, selama lebih lima tahun H. Mulyono memangku jabatan sebagai Sekretaris Kabupaten, beragam prestasi memang sempat ia torehkan. Yang signifikan, tentang penilaian tata kelola keuangan daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hingga selama dua tahun berturut-turut, Pemkab Pacitan berhasil meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Akan tetapi, tidak ia tampik bahwa selama menjabat sebagai Sekkab Pacitan, H. Mulyono juga pernah melakukan kesalahan. “Tapi itu hanya pada sisi moral saja. Proses hukum sudah ia jalani, dan hasilnya public sudah banyak yang tahu. Pendapat saya, semua bergantung Bupati sebagai pejabat yang punya hak prerogative mengusulkan. Yang jelas indicator kinerja lebih dominan dari pada pertimbangan politisnya,” tutur pegiat LSM ini.

Sementara itu Sekretaris Lembaga Pemberdayaan Dan Pengkajian Aspirasi Masyarakat (LP2AM), Suryanto, menginginkan ada regenerasi ditubuh birokrasi Pemkab Pacitan. Ia berharap, Bupati Indartato kembali pada semangat kedaerahan. Menurutnya, tidak sedikit putra daerah asli Pacitan yang berkompeten untuk diangkat sebagai sekkab. Pun, ia setengah menagih janji komitmen Bupati Indartato untuk tidak melakukan perpanjangan masa jabatan. “Masih banyak putra daerah kita yang mampu menjadi Sekda, kenapa harus diperpanjang,” cetusnya.

Semangat kedaerahan yang sempat menggelinding seiring wacana perpanjangan masa jabatan Sekkab Mulyono, mendapat protes keras dari sebagian warga. Sebut saja Sutrisno yang mengaku tersinggung dengan pernyataan tersebut. Pengurus paguyuban pedagang Pasar Minulyo ini mengatakan, penempatan pejabat tidak harus mempertimbangkan asal-usulnya. Ini akan memunculkan suasana diskriminatif diantara warga pendatang dan pribumi. Bagi dia, penempatan pejabat cukup dilandasi kemampuan dan profesionalisme kinerja. “Tidak harus melihat mereka itu asli orang Pacitan atau bukan. Sepanjang kinerjanya bagus dan berprestasi, tidak ada salahnya kalau Bupati mengambil kebijakan memperpanjang masa jabatan Sekkab Mulyono,” tegasnya. Yuniardi Sutondo