Ngawi-Paripurna DPRD Ngawi dalam agenda Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun anggaran 2015, diketahui jumlah Silpa tembus Rp 347 miliar. Dwi Rianto Jatmiko Ketua DPRD setempat menegaskan, hal ini terjadi bukan lantaran kinerja SKPD rendah, namun lebih pada faktor admistrisasi penganggaran yang tak serta-merta bisa dilakukan pengalihan.

“memang ada faktor administrasi penganggaran yang tidak bisa ditabrak. Misalkan suatu paket pekerjaan atau kegiatan yang sebelumnya sudah dianggarkan melalui Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT) namun setelahnya bisa cover di Dana Anggaran Khusus (DAK) maka secara otomatis anggaran sebelumnya tidak jadi diserap,” terang dia.
Tambahnya, untuk APBD 2015 lalu totalnya Silpanya mencapai Rp 347.279.421.044 atau Rp 347,279 miliar lebih dan angkanya itu pun terus naik dari tahun anggaran sebelumnya 2014 senilai Rp 170 miliar lebih. 
Urainya lagi, sumber Silpa tahun anggaran APBD 2015 berasal dari beberapa pos seperti kelebihan pendapan Rp 45,187 miliar lebih, efisiensi belanja Rp 295,091 miliar lebih ditambah efisiensi pengeluaran pembiayaan Rp 7 miliar.
Sementara Budi Sulistyono Bupati Ngawi, membenarkan jika terjadinya Silpa bukan secara langsung mendasar kurangnya penyerapan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dibawah naunganya melainkan akibat administrasi yang perlu dikaji ulang. 
“Saran dari DPRD tentunya menjadi motivasi kita untuk lebih aktif melakukan konsultasi ke pemerintah pusat besar harapan akan bisa menemukan solusi terbaik bagi masyarakat.,” jelas Bupati Ngawi.