PONOROGO – Sekitar 1.500 massa yang berasal dari Koalisi Nasional Penyelamatan Kretek (KNPK) dan Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) lakukan unjuk rasa, Kamis(28/2) di Gedung Pemkab Ponorogo serta DPRD Ponorogo.

Turunya ribuan masa ke jalan tersebut dalam upayanya menentang atas adanya kampanye anti tembakau yang berkembang dangat massiv akhir-akhir ini. “Adanya berbagai indikasi saat ini yang terlihat dari berbagai gelontoran dana dari lembaga-lembaga asing seperti Bloomberg initiative ke berbagai lembaga di Indonesia,baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah,” kata Suyoto, Korlap aksi tersebut. Menurutnya kampanye anti tembakau internasional menggunakan instrument yang disebut dengan Framework Convention on Tobacco Control (FCTC).

Masih menurutnya saat ini FCTC dipaksakan untuk diratifikasi ke dalam Undang-Undang di Indonesia,hal itu secara otomatis akan mengancurkan industri  kretek lokal dan pertanian tembakau lokal. Sementara itu menurut Syaiful Imron selaku  ketua APTI Ponorogo mengatakan bahwa dengan terbitnya PP 109 tahun 2012 akan lebih menguntungkan tembakau asing dan industry rokok asing. “Berbagai pasal yang dimuat dalam PP anti tembakau sama sekali tidak melindungi tembakau lokal dan industri rokok kretek lokal,” ungkap Syaiful Imron.

Lebih lanjut Imron menambahkan adanya pasal-pasal tentang diverifikasi tembakau justru akan membuat harga tembakau lokal hancur. “Yang jelas pemerintah malah membebaskan bea import tembakau menjadi 0%, bahkan berbagai pasal juga akan membuat industri rokok kretek lokal gulung tikar,lantaran tidak mampu memenuhi persyaratan yang diminta,” tambahnya.

Empat tuntutan yang diusungnya yaitu : segera cabut PP No 109 tahun 2012 yang tidak pro terhadap kepentingan petani tembakau, segera sahkan pertembakauan yang berkedaulatan dan berkeadilan, tolak ratifikasi FCTC, dan jika ketiga tuntutan tersebut tidak dipenuhi, maka 30 juta stake holder tembakau akan memboikot bayar pajak dan boikot parpol anti tembakau.

“Pasal 113-116 UU No 36 tahun 2009 tentang kesehatan,yang mengatur tembakau merupakan bentuk diskriminasi pemerintah terhadap sumber penghidupan 30,5 juta masyarakat Indonesia,yang kemudian terbit PP No 109 Tahun 2012 tentang pengamanan Bahan yang mengandung zat aditif berupa produk tembakau bagi kesehatan,namun pada kenyataanya justru mengatur tata niaga tembakau dari hulu sampai hilir,” paparnya. (MUH NURCHOLIS)