Pacitan-Ratusan desa/kelurahan di Kabupaten Pacitan belum memiliki pejabat penerbit surat keterangan asal-usul kayu (SKAU). Kepala Bidang Kehutanan, Dinas Kehutanan Dan Perkebunan (Hutbun) Pacitan, Wardoyo, mengatakan, dari sebanyak 172 desa/kelurahan di Pacitan, baru 30 desa di sepuluh kecamatan yang telah memiliki pejabat penerbit SKAU. “Sementara desa-desa yang lain sama sekali belum memiliki (pejabat penerbit SKAU),” ujarnya.

Wardoyo menyebutkan, dari 12 kecamatan di Pacitan, dua kecamatan diantaranya, seperti Arjosari dan Sudimoro, masih ndopleng di desa dan kecamatan lain untuk bisa menerbitkan SKAU. Sebab, hampir semua desa di dua kecamatan tersebut, memang belum ada satupun yang memiliki pejabat penerbit penatausahaan hasil hutan sebagaimana diamanahkan dalam Kemenhut No 30 Tahun 2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Hak. “Persoalannya, kita nggak punya anggaran untuk meyelenggarakan diklat. Pernah kami usulkan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) namun belum disetujui,” jelas Wardoyo.

Wardoyo mengungkapkan, tidak sembarang orang bisa diangkat sebagai pejabat penerbit SKAU. Mereka harus benar-benar memiliki pengetahuan dan pengenalan jenis, serta pengukuran kayu. “Sementara waktu ini, kami mengirimkan perangkat atau kepala desa ke BP2HP Provinsi Jatim guna mengikuti pelatihan. Akan tetapi, jumlahnya sangat terbatas,” keluh dia.

Sedangkan bagi desa-desa yang memang belum memiliki pejabat penerbit SKAU, Wardoyo menegaskan, persoalan tersebut bisa disikapi ke desa terdekat yang sudah memiliki pejabat penerbit SKAU tersebut. Ketentuan itu sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Ayat 3, Permenhut No 30 Tahun 2012. “Akan tetapi ketentuan ini masih debatable. Sebab dipasal lain ada sanksi yang mengaturnya. Hanya saja, sifatnya administratif bukan pidana,” pungkasnya.Yuniardi Sutondo