PACITAN- Wacana kebijakan pengambil alihan sebagian kewenangan dari pemerintah kabupaten ke pemerintah provinsi, terus membuat sejumlah aparatur sipil negara (ASN) di Pemkab Pacitan, gundah. Sebab status kepegawaian mereka tentu juga akan berubah. Yang semula menjadi pegawai otonom, tak lama lagi akan menjadi pegawai pusat. Kecuali tenaga fungsional guru, yang mengajar di SMA ataupun SMK. Mereka akan bermigrasi menjadi pegawai pemerintah provinsi. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat, H Fatkhur Rozi, mengatakan, sampai saat ini pihaknya masih terus melakukan persiapan-persiapan. Meski diakuinya, rencana pengalihan kewenangan itu tetap akan dilaksanakan. “Kita tinggal menunggu payung hukumnya berupa peraturan pemerintah (PP). Sebab semua itu amanah UU tentang Pemda yang memang harus dilaksanakan,” katanya, Senin (1/2).
Persiapan tersebut meliputi perubahan struktur organisasi (SO). Lain itu juga persiapan menginventarisasi aparatur yang akan dimutasi status kepegawaiannya. Saat ini, lanjut dia, masih dibentuk tim khusus yang akan melaksanakan pendataan. Baik jumlah aparaturnya serta aset yang juga akan dimutasi. “Pendataan aset juga kita lakukan. Sebab perpindahan tersebut tidak hanya berkutat pada aparaturnya. Tapi aset-aset yang ada juga akan ikut bermigrasi,” jelasnya pada awak media. (frend).