Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) yang akan diajukan Presiden SBY terkait dengan tatacara pemilihan kepala daerah merupakan salah satu upaya rasional untuk memberikan kepastian kepada masyarakat yang menuntut pilkada langsung.

Demikian disampaikan anggota DPR dari Fraksi Demokrat, Saan Mustopa. Saan pun optimis proses pengesahan draf Perppu oleh DPR bisa dilakukan secepatnya. Prediksinya, dalam sidang paripurna pertama setelah anggota dewan baru dilantik hari ini, maka rapat paripurna untuk mengesahkan pembahasannya bisa dilakukan.

“Ini bisa dilakukan dengan cara yang cepat. Minggu depan draf ke DPR, masa sidang pertama 2014-2019, Perppu itu sudah dibahas. Di masa sidang ini, bisa selesai dengan cepat, tidak memerlukan waktu yang lama,” jelasnya beberapa saat lalu (Rabu, 1/10).

Dia menegaskan bahwa publik harus memahami keputusan untuk mengeluarkan Perppu itu bukanlah personifikasi SBY sebagai presiden yang akan selesai masa jabatannya pada 20 Oktober mendatang. Menurutnya, harus dipahami bahwa usulan Perppu itu adalah dari lembaga kepresidenan yang merespons tuntutan masyarakat akan pilkada langsung.

“Tentunya ini bisa dilanjutkan oleh partai-partai yang ada di Koalisi Indonesia Hebat,” tandasnya.

(RMOL)