PONOROGO – Kurang teliti atau kosentrasi dalam kerja nampaknya masih saja ditemui pejabat dilingkungan Pemkab Ponorogo. Padahal gaji dan fasilitas tak pernah terlambat diterima setiap bulan. Kesalahan cukup fatal yang dilakukan pegawai pemkab ini bahkan terjadi dalam penulisan pada pasal 41 Ayat 4 dalam Peraturan Daerah (Perda) No 17 Tahun 2011.

Kesalahan itu terjadi pada Perda yang mengatur perencaan anggaran pemanfaatan penerimaan dalam jasa pelayanan RSUD dr Hardjono Ponorogo. Disana tertera angka 44, namun dalam keterangannya tertulis empat puluh persen. Hal itu terulang kembali poin dibawahnya yang tertera angka 56 %, namun dalam keterangannya tertulis enam puluh persen.

Atas laporan Forum Independen Analisis Dini Kebijakan Pemerintah (FIAD-KP), DPRD Ponorogo akhirnya memanggil Direktur RSUD sekaligus Sekretrais Daerah, dalam sebuah Hearing, Senin (11/3). Di ruang Sidang Paripurna tersebut, tak hanya kesalahan penulisan Perda, sejumlah persoalan lain juga muncul. Seperti aturan yang menabrak aturan diatsnya juga dibahas.

Seusai hearing, Rohmadi Sulaksono, Koordiator FIAD-KP mengatakan, kesalahan penulisan pada Peraturan Daerah (Perda), sekilas nampanya sepele dan ringan. Namun jika dibiarkan, kesalahan penulisan tersebut jelas akan berdampak buruk. Padahal, Perda Nomer 17 tersebut terbit tahun 2011 silam. “Direktur RSUD harus cermat melihat hal ini. Sebab ini menyangkut kebijkan yang cukup penting,” kata Rohmadi Sulaksono.

Ia juga mengatakan, dalam Pasal 41 ayat 4 Perda tahun 20122, berbunyi perencanaan anggran pemanfaatan penerimaan sebagaimana dimaksud ayat 1, dicantumkan dalam RBA/RKA RSUD diatur sebagai berikut, a. Maksimal 44 % (empat puluh persen) dialokasikan untuk jasa pelayanan. Untuk point B.

Sekitar 56 % (Enam puluh persen) dialokasikan untuk belanja operasional, belanja pemeliharaan dan/atau bealnja modal sesuai komponen tarif. “Jelas disana tertulis 44 %, tapi mengapa dalam keterangan dalam tanda kurung tertulis mepat puluh persen. Begitu pula dengan point B, disana tertulis 56 %, namun keterangan dalam tanda kurungnya enam puluh persen. Ini perlu ada perbaikan atau revisi agar Perda benar-benar sesuai dnegan apa yang tertulis,” terangnya.

Sementara Wakil Ketua DPRD, Mardjuki mengatakan, atas laporan terebut, pihaknya menggelar hearing dengan Sekretaris Daerah bersama Direktur RSUD. Salah satu laporan tersebut, mengenai penulisan dalam sebuah pasal pada Perda no 17 tahun 2011.tak hanya itu, sejumlah laporan dari FIAD-KP juga ditindak lanjuti, dengan cara menggelar pembahsan lebih dalam dengan Komisi yang membidangi, yaitu Komisi A dan D.

“Akan dibahas ditingkat Komisi agar lebih mendetail nantinya. Jika ada kesalahan penulisan tentunya harus segera direvisi. Namun demikian jika nanti didapati kesalahan-kesalahan mendasar, akan dilakukan revisi sesuai mekanisme yang berlalu, yaitu revisi Perda, yang terdapat tahapan-tahapannya,” kata Marjuki yang juga mantan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Ponorogo itu. (Moch.Nurcholis)