Pacitan- Beralihnya Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) sebagai pajak daerah, memang diperlukan kesiapan secara matang oleh setiap pemerintah daerah. Baik perangkat lunak, perangkat keras serta sarpras penunjangnya. Yang paling mendesak adalah regulasi berupa Perda sebagai payung hukum dilaksanakannya ketentuan tersebut. Sekretaris DPRD Kabupaten Pacitan, Harjo Junanto mengatakan, mulai 1 Januari 2014 nanti, PBB akan diambil alih pemerintah daerah. “Tentu perlu kesiapan, khususnya regulasi. Ini yang harus dipersiapkan dari sekarang,” ujarnya, Senin (27/5).
Mantan Kabag Humas Dan Protokol, Setkab Pacitan ini menjelaskan, sebagian daerah di Jatim memang sudah menerapkan ketentuan tersebut. Seperti Surabaya dan Sidoarjo. “Kita perlu persiapkan semuanya. Bagaimana regulasinya dan sarpras penunjangnya. Seperti misalnya nilai jual objek pajak (NJOP), by name, by address harus segera clear,” kata dia.
Saat dikonfirmasi ditempat terpisah, Kabag Hukum, Setkab Pacitan, Kukuh Setiyarto menegaskan, draft Raperda Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB2P) sudah disampaikan ke lembaga dewan. Dengan begitu, dia berharap, sebelum akhir tahun nanti payung hukum terkait pelaksanaan pemungutan PBB sudah disahkan oleh dewan. “Darft Raperdanya sudah kita sampaikan ke dewan,” ujarnya.
Sementara itu Ka. UPT, PBB Dan BPHTB, DPPKA Kabupaten Pacitan, Bambang Trenggono menegaskan, Pemkab Pacitan sejak awal sudah mempersiapkan semua perangkat yang diperlukan ketika PBB nantinya dipungut oleh daerah. Misalnya kesiapan sumber daya manusia (SDM), dan seperangkat komputer serta blangko-blangko percetakan. “Kita sudah mengirimkan beberapa personil untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan,” sebutnya.
 Terkait data base, Bambang menyebutkan, saat ini masih tahap rekonsiliasi. Sebab, kewenangannya ada di Kantor Pajak Pratama (KPP) yang ada di Ponorogo. “Secara umum, kita sudah siap kok. Nggak ada masalah, semua sudah dipersiapkan dari awal,” tandasnya. (Yuniardi Sutondo)