Ngawi- Sungguh disayangkan dengan peraturan yang ada di kabupaten Ngawi ini bahwa dari  data yang disampaikan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Ngawi terkait menjamurnya frekuensi stasiun radio di wilayahnya. Melalui Bidang Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyebut, sampai awal tahun 2016 ini yang sudah mengantongi perijinan atau legal baru satu frekuensi radio itupun milik stasiun radio swasta.

“Iya kalau di Ngawi ini memang baru satu stasiun radio yang legal artinya mereka sudah melengkapi semua dokumen perijinan. Sedangkan yang lain itu belum,” tegas Keliola Z Kepala Bidang Kominfo Dishubkominfo Kabupaten Ngawi melalui via selular, Selasa (03/05).

Kata Keli-panggilan akrabnya, sejauh ini memang ada beberapa stasiun radio yang sudah mulai mencari perijinan untuk melegalkan frekuensinya itu pun berkategori radio komunitas. Hanya saja jumlahnya tidak kurang dari 9 stasiun radio dengan demikian tidak sepadan dengan menjamurnya frekunesi stasiun radio yang ada di wilayah Ngawi.

 

Tandas Keli, pihaknya sangat terbatas tentang kewenangan terhadap stasiun radio ilegal terutama dalam penertiban. Alasanya, melalui Kemenkominfo sudah membentuk Balai Monitoring (Balmon) disetiap propinsi dibawah Unit Pengelolaan Terpadu (UPT).

“Kapasitas penindakan stasiun radio ilegal kita memang sangat terbatas bahkan tidak mempunyai kewenangan hal itu melainkan dibawah Balmon yang ada di Surabaya. Bisanya Kominfo itu merekomendasikan ke Balmon apabila ada keluhan masyarakat,” ujarnya lagi.

Meski demikian tambahnya, bagi pengelola atau pelaku usaha stasiun radio baik swasta maupun kategori komunitas yang belum memiliki ijin dihimbau segera melengkapi persyaratan sesuai UU Nomor 34 Taun 2008 tentang frekuensi. Tentang proses perijinan frekuensi radio kilasnya, memang harus disampaikan ke Dishubkominfo terlebih dahulu baru dilanjutkan ke Balmon.

 

Keli menuturkan, setiap lintasan frekuensi radio memang mempunyai kanal tersendiri seperti halnya di Jawa Timur memang jumlahnya sangat dibatasi. Maka apabila ada proses pengajuan perijinan frekuensi radio yang baru secara otomatis Kemenkominfo akan membuat kanal baru menyesuaikan permintaan.

Maraknya frekuensi radio yang tidak terkontrol ini beberapa waktu yang lalu memang disorot oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Ngawi. Melalui Indah Kusumawardhani Kepala BPPKB Kabupaten Ngawi menegaskan, banyaknya iklan berbau sex bergentayangan di frekuensi radio ilegal yang bisa berpotensi diterjemahkan terbalik oleh masyarakat terutama anak-anak.

Rasa ketar-ketir Danik sapaan akrabnya menyusul, adanya satu pertanyaan anak SD kepada guru kelasnya tentang apa itu alat vital yang berujung pembesaran kelamin yang disiarkan di frekuensi stasiun radio. Dengan alasan itu dirinya meminta Dishubkominfo untuk melakukan kontrol penyiaran terhadap frekuensi stasiun radio sehingga mutu penyiaran bisa berdampak positif terhadap masyarakat.