Trenggalek- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Trenggalek, Jumat menggelar sosialisasi tahapan Pemilu Kepala Daerah Jawa Timur 2013. Acara yang digelar di Hall Mekar Sari itu di hadiri oleh sejumlah tokoh lintas agama, tokoh masyarakat, orgaanisasi kemahasiswaan,akademisi, TNI dan Polri.

Dalam sambutannya, Ketua KPU Trenggalek mengatakan Pemilukada Jawa Timur atau yang lebih akrab dinekal dengan pemilihan gubernur tersebut merupakan bagian penting dari proses demokrasi di Indonesia serta merupakan amanah dari UUD 45.

“Kalau kita berkaca pada pemilihan gubernur tahun 2008 lalu  memang cukup melelahkan, karena harus dua kali putaran. Bahkan ada yang harus melakukannya gingga tiga kali putaran setelah mendapatkan keputusan MK (Mahkamah Konstitusi),” katanya. 31/5

Namun demikian hal itu tidak menjadi penghalang untuk melaksaksanakanPemilukada Jawa Timur 2013. Pihaknya berharap seluruh komponen penyelenggara pemilu sekaligus masyarakat Jawa Timur ikut

serta menyukseskan hajat akbar tersebut. “Dengan partisipasi seluruh masyarakat itu harapannya proses pemilihan dapat berjalan dengan aman tertib, jujur serta memenuhi asas pemilu,”imbuhnya.

Sementara itu narasumber yang hadir yakni Komisioner KPU Trenggalek, Suripto menyampaikan tentang tahapan demi tahapan yang akan dilaksanakan dalam pemiluhan gubernur dan wakil bubernur tersebut.

“Perlu diketahui bahwa Pemilukada Jawa Timur akan dilaksanakan tanggal 29 Agustus 2013, sedangkan saat ini tahapan yang sedang dijalankan oleh KPU yaitu pemutakhiran data calon pemilih,” katanya.

Lanjut dia, gune menyukeskan pemilihan gubernur tersebut KPU Jawa Timur melalui KPU ditingkat kabupaten/kota akan melakukan sosialisasi secara maksimal, baik melalui media cetak, elektronik maupun dengan cara tatap muka.

Hal itu dilakukan agar masyarakat mengetahu secara jelas proses maupun hal-hal yang seharusnya diperbuat dalam pesta demokrasi ini. “Nantinya kami juga akan melakukansosialisasi kepada warga yang memiliki kebutuhan khusus  (cacat), karena mereka juga memiliki hak dan harus diakomodir dalam pemilihan umum,” paparnya.

Suripto menjelaskan, kesuksesan penyelenggaran pemilukada bukan hanya tanggun gjawab dari komisi pemilihan umum saja, namun juga taangung jawab masyarakat. Salah satunya adalah proaktif dalam proses penndaftaran pemilih, serta memberikan informasi kepada petugas KPU apabila belum masuk dalam daftar pemilih sementara.

“Namun kenyataan dilaapangan sangat berbeda, biasanya masyarakat ini aktif hanya pada saat hari H pencoblosan, tiba-tiba protes, saya belum masuk dalam daftar pemilih tetap. Ini seharusnya tidak boleh

terjadi,sejak awal harus proaktif,” jelasnya.

Suripto juga menjelaskan beberapa tahapan pemilukada yang dinilai paling krusial dan rawan terjadi masalah. Antara lain, tahap pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, pengadaan serta distribusi logistik, pemungutan suara, penetapan calon terpilih, gugatan dan pelantikan. “Masing-masing ini memiliki kerawanan yang berbeda-beda, makanya KPU sangat berhati-hati dan berusaha semaksimal mungkin agar tidak terjadi kesalahan,” katanya.

Ia juga sempat menyentil karakter pemilih di Indonesia yang lebih banyak mengedepankan sikap pragmatis, sehingga penentuan suara tidak didasarkan pada kualitas calon yang dipilih.

“Hal ini juga diperparah dengan kebiasaan masing-masing calon yang terkadang lebih fokus pada proses pemenangan (pertarungan), sedangkan visi dan misi tidak disampaikan secara maksimal,” papar Ripto.

Sedangkan narasumber kedua, yakni anggota Sekretariat KPU Trenggalek, Woro Wikan Maheswari memaparkan tentang tata cara sekaligus proses pemutakhiran data pemilih. “Yang jelas, sesuai dengan ketentuan, pemilih harus berusia minimal 17 tahun atau pernah menikah per tanggal 29 Agustus. Selain itu bukan anggota TNI/Polri,” katanya.

Menurutnya, setiap warga yang telah memiliki hak suara, diharapkan untuk selalu aktif melakukukan pengecekan daftar pemilih sementara (DPS) dan memamstikan namanya masuk didalamnya.

“kalaupun belum masuk, harus segera lapor ke patugas pendataan, agar nanti dimasukkan dalam daftar pemilih,” ujarnya.

Woro menambahkan, pada saat memberikan hak suara, pemilih diminta untuk berhati-hati dan tidak salah pilih. “Karena tidak mungkin petugas akan mengganti surat suara yang saah coblos, kerana penggantian hanya bisa dilakukan apabila rusak sebelum dicoblos,” katanya. (Dimas)