Magetan-Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Magetan, Sumarjoko. Kembali diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri  (Kejari) Magetan, terkait kasus Murk UP Dana Sepatu PNS, senilai 1,2 Miliar tahun 2014.

Bahkan, Penyidik Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Magetan. Langsung menyita sejumlah dokumen pengajuan pengadaan Sepatu PNS tahun 2014. Yang di bawa oleh Sumarjoko.

Pimpinan Bappeda ini kembali memenuhi panggilan kedua, pada pukul 9.45 Pagi. Setelah pemeriksaan pertama pada Senin( 15/2.red)lalu. Sumarjoko menjalani pemeriksaan lebih dari 5 jam. Kepala Bappeda ini pun langsung memasuki Ruang Seksi Pidsus Kejari Magetan. Dan di Periksa oleh penyidik Eko Wahyu Prayitno.

Kasi Pidsus Kejari Magetan. Achmad Taufic Hidayat mengatakan, Pemeriksaan ke dua Sumarjoko ini, untuk mengorek kewenangan Bappeda dalam memecah anggaran ke 22 SKPD penerima Program Sepatu.

Selain itu, pihaknya menemukan fakta ada sejumlah SKPD yang seharusnya tidak menerima program, tapi di laporan pertanggung Jawaban justru menerima program Sepatu,seperti RSUD dr. Sayidiman, DPRD Kabupaten Magetan, KPUD, dan Bagian Hukum Setdakab Magetan.

” Pemeriksaan kedua ini untuk mengorek kewenanganya dalam pemecahan program ke SKPD, selain itu ada 4 SKPD yang kami temukan seharusnya tidak menerima Program sepatu, tapi justru menerima program di laporan pertangungjawaban program. Kita juga sudah amankan dokumen pengajuan sepatu dari SKPD,” ujarnya.(23/2)

Taufik mengungkapkan, berdasarkan kesimpulan dari sejumlah saksi yang diperiksa sejauh ini, Sumarjoko di tuding telah menyalahgunakan Kewenanganya sebagai Kepala Bappeda untuk mengatur regulasi pemecahan program sepatu PNS tahun 2014. Karena tidak sesuai Peraturan Bupati (Perbub) Nomer 10 tahun 2011 tentang Perubahan atas Perbub  nomer 55 tahun 2008 tentang Tugas dan Fungsi Pokok Sekertariat Daerah , dimana dalam bagian Ketigabelas Tentang Bagian Umum pasal 22 ayat (3) huruf (k) tentang mengurus pengadaan dan Perbekalan yang diperlukan Pemerintah Daerah, menjadi tugas Bagian Umum Sekertariat Daerah Kabupaten  Magetan.

” Dia ( Sumarjoko.red), Kesimpulanya menyalahgunakan Kewenanganya, karena menentukan regulasi pemecahan program ke SKPD, kalau alibinya mereka pakai peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, tapi aturan ini kita dalami dulu, benar tidak sesuai tidak,” ungkapnya.

Sementara itu. Kepala Bappeda Sumarjoko, berdalih bila Program Sepatu PNS tahun 2014, telah terdaftar dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengan Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan, yang berangkat dari usulan pihak SKPD dan Kecamatan,” program itu ada di RPJMD Magetan, diusulkan oleh SKPD dan Kecamatan,” dalihnya.

Perlu diketahui, untuk menguak keterlibatan Bappeda dalam kasus Murk Up dana Program Sepatu PNS dengan tersangka Ketua Aspek Magetan, Yusuf Ashari,pihak Kejaksaan juga telah memeriksa Sekretaris Bappeda Magetan, Warsito pada Kamis (18/2.red) lalu. langkah ini untuk mengklarifikasi keterangan yang diberikan Kepala Bappeda Sumarjoko, yang diperiksa pada Senin(15/2.red) lalu.(M KHOIRI)