Ngawi- Untuk mengatisipasi hal- hal yang tidak diinginkan dan memberikan keluasaan bagi perangkat desa dalam menerapkan dana desa, kejaksaan siap memberikan pengawalan. Dalam hari jadinya korps Adhiyaksa yang ke 56, Kejaksaan Negeri (Kejari) Ngawi berjanji akan meningkatkan pelayanan sesuai tupoksi yang dimilikinya. Lewat keterangan yang disampaikan Bahrudin, Kepala Kejari setempat menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan pendampingan sebagai langkah preventif sesuai instruksi dari pusat khususnya kegiatan dari penggunaan Dana Desa (DD).

“Dana desa sesuai instruksi dari pusat kita itu akan melakukan pendampingan agar kegiatan itu sesuai dengan mekanismenya maupun aturanya. Tentunya kegiatan ini sebagai tindakan preventif untuk mencegah jangan sampai terjadi penyelewengan anggaran,” terang dia.
Tambahnya, Memorandum of Understanding (MoU) dengan para kepala desa melalui Badan Pemberdayaan Desa dan Pemdes (BPM dan Pemdes) Ngawi masih sebatas tahap administrasi yang sampai sekarang ini belum kelar. 
Sementara, selama tahun 2016 ini terhitung per Juli untuk pidana khusus (pidsus) ada 3 perkara yang masuk penyidikan sedang 1 kasus diantaranya dihentikan atau dikeluarkanya SP3. 
Sedangkan untuk kasus penuntutan yang dilimpahkan ada 6 perkara, eksekusi 8 kasus, grasi 2 perkara dan kasasi 1 perkara.
Tentang dihentikankanya salah satu kasus pidsus urainya, terjadi pada pemungutan PBB-P2 tahun anggaran 2012-2014 di Desa Gemarang, Kecamatan Kedunggalar. 
Dihentikanya kasus itu sendiri selama penyelidikan hingga dinaikan ke penyidikan tidak cukup bukti.
“Untuk SP3 memang ada dan itu terjadi pada Desa Gemarang karena tidak cukup bukti dan dihentikan pada Mei lalu,” pungkasnya.


Kejadian-kejadian inilah yang tidak di harapkan terjadi di wilaha Kabupaten Ngawi agar kiranya pembangunan desa dapat berjalan dengan baik, tanpa harus terganggu permasalahan hukum. ARD