Wacana monarki dan polemik soal rancangan undang-undang tentang keistimewaan Yogya jadi kontroversi berminggu-minggu. Puncaknya, pengunduran diri adik Sultan, Gusti Bendoro Pangeran Haryo Prabukusumo dari Partai Demokrat. Bagaimana sikap Cikeas? Berikut petikan wawancara dengan Ibas, atau Edhie Baskoro Yudhoyono, putra Presiden SBY yang juga Sekjen Demokrat.
Ketua DPD Demokrat Yogyakarta, GBPH Prabukusumo resmi mundur dari kader Demokrat. Bagaimana tanggapan Anda?
Ya betul. Gusti Prabu secara resmi mundur sebagai kader Partai Demokrat. Partai Demokrat adalah Partai nasionalis religius yang terbuka untuk siapapun. Saya rasa ini sebagai hal yang wajar dan tidak sangat luar biasa. Kami menghormati keputusan beliau dan mengapresiasi apa yang sudah dilakukan selama ini.
Bukankah ini sebuah pukulan bagi Demokrat yang sedang getol memperjuangkan RUUK Yogyakarta? Ini proses demokrasi yang harus kita hormati. Yang jelas bagaimana kita meletakan masalah ini dalam konteks yang tepat dan justru dapat meneduhkan suasana. Baik secara mekanisme sistem perundang-undangan itu sendiri dan masyarakat Yogyakarta secara luas.
Prabukusumo mundur karena ketidak setujuannya atas RUUK Yogya itu. Apakah memang ada keharusan kader Demokrat setuju isi dari rancangan undang-undang tersebut?
The result is just to early to call. Proses masih terus berlangsung. Ada mekanisme penggodokan di DPR RI. Yang jelas kita harus menghargai prosesnya dan taat terhadap UU yang berlaku. Partai Demokrat menghargai seluruh pandangan atau aspirasi yang berkembang tetapi juga menginginkan proses ini berlangsung secara tenang dan berfikir jernih, bahwa Partai Demokrat menghargai demokrasi juga menyayangi rakyat Yogyakarta berikut apa yang perlu dilestarikan. Dan percayalah, apapun hasilnya nanti kita semua menginginkan yang terbaik untuk masyarakat Yogyakarta.
Jika tidak setuju pada RUUK Yogyakarta yang juga diperjuangkan Demokrat, apakah kader-kader seperti itu, besar kemungkinan dipecat dari partai?
Partai Demokrat merupakan Partai modern dan demokratis. Hal ini diatur dalam roda-roda organisasi dan kami semua memegang teguh etika berpolitik yaitu secara bersih, cerdas dan santun. Sebagai partai pendukung pemerintah, tentu sikap Partai Demokrat mendukung setiap program pemerintah termasuk program-program pro rakyat.
Sebenarnya bagaimana sikap anda terhadap polemik RUUK DIY ini?
Perbedaan pandangan memang wajar muncul dipermukaan karena ini merupakan proses terwujudnya undang-undang yang berkualitas. Namun Saya melihat polemik ini sudah terlalu jauh. Jangan sampai kita kehilangan arah akibat polemik ini. Menurut saya diskursus ini justru harus diselesaikan dengan kepala dingin, artinya bagaimana nilai-nilai demokrasi dan sistem keistimewaan Yogyakarta bisa berjalan selaras.
Anda setuju dengan pemilihan gubernur langsung, dimana Sri Sultan adalah Gubernur Utama, sementara yang terpilih adalah gubernur yang mengurus pemerintahan?
Saya kira ini bukan masalah setuju atau tidak setuju. Kami tidak ingin mengambil sikap terlalu dini karena harus benar-benar melihat secara menyeluruh formula yang tepat untuk rakyat DIY. Terbuka opsi-opsi, apakah pengangkatan tanpa pemilihan (ditetapkan), apakah pemilihan dengan suksesi kesultanan (demokrasi terpimpin) atau apakah pemilihan dengan terbuka (open democracy). Yang jelas, sistem kesultanan Yogyakarta tidak bisa kita hilangkan karena sebagai bagian nilai budaya bangsa Indonesia. Dan kami tetap berpendapat, bahwa Sri Sultan masih yang terbaik saat ini.
Imbas dari polemik ini, dukungan rakyat Yogya terhadap Demokrat terancam menurun drastis? Partai Demokrat tetap optimis dan terus berjuang untuk kepentingan rakyat. Partai Demokrat tetap fokus memikirkan program-program pro rakyat, termasuk salah satunya masyarakat Yogyakarta. Dan kami percaya masyarakat akan terus memberikan dukungannya.
Demokrat apakah sudah memikirkan solusi agar polemik Rancangan undang-undang Yogya ini tidak berimbas ke suara Demokrat?
Kami sedang membahas jalan keluar yang tepat dan bijaksana atas diskursus ini. Dan saya kira pendapat ketua umum PD Anas Urbaningrum sudah jelas bahwa dukungan untuk Partai Demokrat berdasarkan kinerja kader yang sungguh-sungguh bukan dari polemik yang timbul. Kami akan konsisten menjadikan kepentingan masyarakat Yogyakarta sebagai landasan kokoh penyelesaian polemik ini.
Bagaimana jika pada akhirnya masyarakat Yogya meminta referendum?
Saya kira masyarakat Yogyakarta memegang teguh nilai-nilai luhur kesantunan dan terlalu jauh berpolemik ke arah sana. Masih banyak jalan keluar atas polemik ini. Dan kita yakin bahwa pemerintahan Bapak SBY bersama-sama dengan masyarakat Yogyakarta serta legislatif bisa menghasilkan jalan keluar yang terbaik untuk masyarakat Yogyakarta yang sama-sama kita cintai.
About The Author: Admin
More posts by admin