Wacana monarki dan pole­mik soal rancangan undang-undang tentang keistimewaan Yogya jadi kontroversi ber­minggu-minggu. Puncaknya, pengunduran diri adik Sultan, Gusti Bendoro Pangeran Haryo Prabukusumo dari Partai Demo­krat. Bagaimana sikap Cikeas? Berikut petikan wawancara dengan Ibas, atau Edhie Baskoro Yudhoyono, putra Presiden SBY yang juga Sekjen Demokrat.

Ketua DPD Demokrat Yogya­karta, GBPH Prabuku­sumo resmi mundur dari kader De­mokrat. Bagaimana tanggapan Anda?

Ya betul. Gusti Prabu secara resmi mundur sebagai kader Partai Demokrat. Partai Demo­krat adalah Partai nasionalis religius yang terbuka untuk sia­papun. Saya rasa ini sebagai hal yang wajar dan tidak sangat luar biasa. Kami menghormati kepu­tusan beliau dan menga­presiasi apa yang sudah dilakukan selama ini.

Bukankah ini sebuah puku­lan bagi Demokrat yang sedang getol memperjuangkan RUUK Yogyakarta? Ini proses demokrasi yang harus kita hormati. Yang jelas bagaimana kita meletakan ma­salah ini dalam konteks yang tepat dan justru dapat mene­duh­kan suasana. Baik secara me­kanis­me sistem perundang-undangan itu sendiri dan masya­rakat Yogyakarta secara luas.

Prabukusumo mundur ka­rena ketidak setujuannya atas RUUK Yogya itu. Apakah me­mang ada keharusan kader De­mokrat setuju isi dari ranca­ngan undang-undang tersebut?
The result is just to early to call. Proses masih terus berlang­sung. Ada mekanisme penggo­dokan di DPR RI. Yang jelas kita harus menghargai prosesnya dan taat terhadap UU yang berlaku. Partai Demokrat menghargai seluruh pandangan atau aspirasi yang berkembang tetapi juga meng­inginkan proses ini ber­langsung secara tenang dan ber­fikir jernih, bahwa Partai Demo­krat meng­hargai demo­krasi juga menya­yangi rakyat Yogyakarta berikut apa yang perlu dilestari­kan. Dan percayalah, apapun hasilnya nanti kita semua meng­inginkan yang terbaik untuk masyarakat Yogyakarta.

Jika tidak setuju pada RUUK Yogyakarta yang juga diper­juang­kan Demokrat, apakah ka­der-kader seperti itu, besar ke­­­mungkinan dipecat dari partai?
Partai Demokrat merupakan Partai modern dan demokratis. Hal ini diatur dalam roda-roda organisasi dan kami semua memegang teguh etika berpolitik yaitu secara bersih, cerdas dan santun. Sebagai partai pendukung pemerintah, tentu sikap Partai Demokrat mendukung setiap program pemerintah termasuk program-program pro rakyat.

Sebenarnya bagaimana si­kap anda terhadap polemik RUUK DIY ini?
Perbedaan pandangan me­mang wajar muncul dipermu­kaan ka­rena ini merupakan pro­ses ter­wujudnya undang-undang yang berkualitas. Namun Saya melihat polemik ini sudah terlalu jauh. Jangan sampai kita kehi­langan arah akibat polemik ini. Menurut saya diskursus ini justru harus diselesaikan dengan kepala dingin, artinya bagai­mana nilai-nilai demokrasi dan sistem keistimewaan Yogyakarta bisa berjalan selaras.

Anda setuju dengan pemili­han gubernur langsung, di­mana Sri Sultan adalah Guber­nur Utama, sementara yang terpilih adalah gubernur yang mengurus pemerintahan?
Saya kira ini bukan masalah setuju atau tidak setuju. Kami tidak ingin mengambil sikap terlalu dini karena harus benar-benar melihat secara menyeluruh formula yang tepat untuk rakyat DIY. Terbuka opsi-opsi, apakah pengangkatan tanpa pemilihan (ditetapkan), apakah pemilihan dengan suksesi kesultanan (de­mokrasi terpimpin) atau apakah pemilihan dengan terbuka (open democracy). Yang jelas, sistem kesultanan Yogyakarta tidak bisa kita hilangkan karena sebagai bagian nilai budaya bangsa Indo­nesia. Dan kami tetap berpen­dapat, bahwa Sri Sultan masih yang terbaik saat ini.

Imbas dari polemik ini, du­kungan rakyat Yogya terhadap Demokrat terancam menurun drastis? Partai Demokrat tetap optimis dan terus berjuang untuk kepen­tingan rakyat. Partai Demokrat tetap fokus memikirkan program-program pro rakyat, termasuk salah satunya masyarakat Yogya­karta. Dan kami percaya masya­rakat akan terus memberikan dukungannya.

Demokrat apakah sudah me­mikirkan solusi agar polemik Rancangan undang-undang Yogya ini tidak berimbas ke suara Demokrat?

Kami sedang membahas jalan keluar yang tepat dan bijaksana atas diskursus ini. Dan saya kira pendapat ketua umum PD Anas Urbaningrum sudah jelas bahwa dukungan untuk Partai Demo­krat berdasarkan kinerja kader yang sungguh-sungguh bukan dari polemik yang timbul. Kami akan konsisten menjadikan kepen­tingan masyarakat Yogya­karta sebagai landasan kokoh penye­lesaian polemik ini.

Bagaimana jika pada akhir­nya masyarakat Yogya me­minta referendum?
Saya kira masyarakat Yogya­karta memegang teguh nilai-nilai luhur kesantunan dan ter­lalu jauh berpolemik ke arah sana. Masih banyak jalan keluar atas polemik ini. Dan kita yakin bahwa peme­rintahan Bapak SBY bersama-sama dengan masyarakat Yogya­karta serta legislatif bisa meng­hasilkan jalan keluar yang terbaik untuk masyarakat Yogyakarta yang sama-sama kita cintai.