Jakarta – Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau akrab disapa Ibas menyambut baik persetujuan Rancangan Undang-Undang Kewirausahaan Nasional dibahas menjadi undang-undang. Seluruh fraksi di DPR RI sepakat membahas rancangan undang-undang tersebut menjadi undang-undang  melalui Rapat Paripurna DPR RI, Selasa, 1 Maret 2016. “RUU Kewirausahaan Nasional bisa menjadi salah satu fondasi sistem penghidupan berkelanjutan bagi masyarakat yang terintegrasi dengan perlindungan sosial dan pelayanan dasar lainnya. Tentu kita menyambut baik RUU ini disepakati seluruh fraksi di DPR RI untuk dibahas menjadi undang-undang karena sudah menjadi kebutuhan yang  mendesak untuk menciptakan wirausahawan unggul di daerah-daerah,” ujar Ibas di Senayan Jakarta, Rabu, 2/3/2016.
Wakil rakyat asal Dapil VII Jatim ini  menuturkan perlu ada upaya serius untuk menumbuhkan perekonomian nasional melalui pengembangan potensi daerah yang berbasis masyarakat melalui regulasi yang komprehensif berdasarkan kebutuhan pelaku usaha kecil menengah di daerah. “RUU Kewirausahaan Nasional sangat diperlukan bukan hanya dari sisi bisnis tetapi juga untuk menciptakan lingkungan yang kondusif agar tercipta wirausaha baru yang potensial,” tambah anggota Komisi 10 DPR RI ini.
Ditambahkannya, salah satu faktor penting terciptanya pertumbuhan perekonomian nasional karena ditunjang pertumbuhuan ekonomi daerah yang kuat salah satunya melalui geliat kewirausahaan. “Kini dengan menitikberatkan keterlibatan masyarakat lokal melalui implementasi kewirausahaan lokal bisa menjadi motor penggerak roda perekonomian daerah. Namun perlu kita kawal agar implementasinya lebih terarah dan berkelanjutan misalnya dengan memberikan insentif pajak, stimulasi kredit, mengatur fungsi lembaga-lembaga penunjang serta pengembangan dan pembinaan kewirausahaan melalui berbagai program kerja,” ujarnya.
Harapan Ibas, semangat membangun kewirausahaan dapat menciptakan wirausaha baru yang kreatif, produktif, inovatif, dan bermanfaat menumbuhkembangkan potensi di daerah. “Upaya merespon kebutuhan menciptakan wirausahaan lokal dapat menjadi saluran pertumbuhan tenaga kerja di daerah. Saya optimis UU ini dapat menekan jumlah pengamgguran yang  pada Agustus 2015 mencapai 7,56 juta orang atau sebesar 6,18 persen dari total angkatan kerja,” tambahnya.
Seperti diketahui, Rapat Paripurna DPR, Selasa, 1 Maret 2016,  menyetujui Rancangan Undang-Undang Kewirausahaan Nasional dibahas menjadi undang-undang. Setelah disetujui dalam rapat paripurna, RUU Kewirausahaan Nasional yang menjadi inisiatif DPR ini akan dibahas untuk menjadi undang-undang. Seluruh fraksi sepakat bahwa rancangan undang-undang tersebut dibahas.