Jakarta – Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono menegaskan pembahasan RUU Kamnas yang kini menjadi polemik harus didorong agar mencapai titik temu.  Menurut Ibas, sapaan akrabnya, penolakan demi penolakan yang terus bergulir sebaiknya disertai solusi-solusi dan alternatif agar masalah keamanan nasional dapat dijalankan di bawah payung hukum hasil kesepakatan semua pihak.

 

“Semua masih terbuka untuk dimusyawarakan. Kalau pasal-pasal dalam RUU tersebut dinilai multi tafsir, ya mari kita dorong agar didiskusikan bersama dan cari solusinya. Menolak menurut saya  bukanlah jalan keluar karena negara kita memerlukan payung hukum agar masalah keamanan nasional dapat diterapkan dengan baik dan benar,” tegas Ibas.

 

Ibas juga objektif melihat kekuatiran sejumlah pihak yang mengkhawatirkan munculnya pelanggaran HAM. Namun ia optimis, bahwa pemerintah tetap konsisten menjunjung tinggi supremasi sipil dan nilai-nilai demokrasi yang terus dijaga pemerintah.

 

“Saya kira kekhawatiran munculnya pelanggaran HAM itu terlalu jauh karena zamannya  sudah jauh berbeda.  Sistem demokrasi terus dibangun secara menyeluruh. Di era reformasi ini, tidak ada yang perlu kita takutkan. Justru kita awasi bersama agar tidak ada pelanggaran kewenangan,” jelas politisi muda ini.

 

Namun demikian, Ibas mengingatkan agar semua pihak jernih menilai upaya pemerintah dan DPR RI membahas RUU Kamnas. “Kita juga perlu berkepala dingin melihat secara objektif. Tidak semua pendapat yang dilontarkan mewakili keinginan masyarakat dan harus diakomodir,” tambanya.

 

Ibas mendorong agar komunikasi yang intensif antara DPR RI dan pemerintah bisa terjalin agar pembahasan RUU Kamnas tidak menemui jalan buntu. “Saya melihat, pemerintah dan DPR RI memang perlu mengintensifkan komunikasi agar mencapai pemahaman yang menyeluruh demi kepentingan semua pihak,” tambahnya.

 

Anggota Komisi I DPR RI ini menyampaikan, perbedaan pendapat di negara demokrasi justru semakin memperkuat dan meningkatkan kualitas undang-undangnya. Ibas juga sependapat agar  hak-hak masyarakat sipil justru dilindungi dalam RUU ini.  **