Jakarta – Partai Demokrat menyatakan menyetujui RUU APBN 2016. Namun syaratnya, harus ada perubahan fundamental sebelum itu disahkan menjadi Undang-undang. Rekomendasi dan sikap Demokrat merentang berbagai hal. Pemerintah perlu realistis melihat ekonomi yang bakal dihadapi. Perlu upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat.

 

Pemerintah perlu mengefisienkan belanja, mengurangi biaya konsumtif seperti perjalanan dinas dan hal yang tak produktif lain. Pemerintah juga perlu menjaga agar nilai  rupiah terhadap dolar tidak menyentuh angka psikologis Rp 15 ribu per 1 USD.
Optimalisasi perpajakan perlu dilakukan. Pemerintah perlu belajar dari kekeliruan APBN tahun sebelumnya terkait hal ini. Namun, Demokrat tak setuju dengan alokasi anggaran pertahanan 2016. Pemerintah harus lebih memperhatikan pertahanan, serta ketangguhan alat utama sistem persenjataan Indonesia. Anggaran pertahanan 2016 dirasa terlalu kecil.

 

Pemerintahan Presiden Jokowi juga diminta berhenti menyalahkan hal-hal lain terkait kondisi ekonomi Indonesia yang tidak ideal. Soalnya, kondisi ekonomi tak ideal karena berbagai faktor juga pernah dialami pemerintahan Presiden SBY juga.

 

Presiden Jokowi harus menyentuh isu utama yakni pertumbuhan ekonomi yang melambat, masalah pengangguran, melemahnya nilai tukar rupiah, meningkatnya kemiskinan, hingga menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat dan pelaku dunia usaha.

 

Download Lengkap: PANDANGAN AKHIR MINI FRAKSI PARTAI DEMOKRAT TENTANG RUU APBN Tahun 2016