PONOROGO – Diam- diam Direktur RSUD Dr Hardjono Ponorogo mengangkatkan tenaga kontrak ditahun 2013 ini. Walau hanya satu orang, pengangkatan tenaga kontrak yang menempati posisi Asisten Dokter Spesialis Penyakit Dalam di Instalasi Haemodialisa atau lebih dikenal dengan Cuci Darah, dinilai menyalahi aturan. Hal itu diungkap, Rohmadi Sularsono, Sekretaris Forum Independen Analisis Dini Kebijakan Pemerintah (FIAD-KP), Senin (1/4).

Pria yang juga Kepala Poli Psikologi RSUD Dr Hardjono itu mengungkapkan, Direktur RSUD telah melampuai kewenangannya selaku Direktur. Dengan menerbitkan Surat Perintah Nomor 800/275/405.29/2013. Yang isinya, memerintahkan seorang Dokter Umum, berinisial Pras, untuk melaksanakan tugas dokter umum sebagai asisten dokter penyakit dalam di instalasi Haemodialisa RSUD Dr harjono Ponorogo. “Hal itu tertuang dalam Surat Perintah pada poin 3 b,” kata Rohmadi.

Selain itu, dalam surat perintah terebut pada poin 2 tertulis dokter umum, Pras juga mengikuti pelatihan haemodialisa sesuai jadwal yang ditentukan pihak penyelenggara pelatihan. Kedua poin tersebut, telah melanggar Peraturan Pemerintah, Undang-Undang Kepegawaian Nomo 8 tahun 1974 yang telah dirunah dengan UU Nomor 43 tahun 1999.

Artinya, RSUD ketika memberangkatkan seseorang untuk mengikuti pelatihan, harsu berstatus PNS. Yang terjadi Dokter tersebut berstatus pegawai kontrak. “Padahal di RSUD punya banyak Donter umum yang berstatus PNS dan sudah lama mengabdi disana yang belum mengikuti pelatihan tersebut,” terangnya.

Pengangkatan Dokter Umum tersebut, kata Dia, juga dinilai salah prosedur. Pasalnya, selama ini (tahun 2013) belum ada pengumuman secara resmi terkait penerimaan karyawan baru di RSUD Harjono. Terkait durasi kontrak juga dinilai juga telah menyalahi aturan, Dokter Umum tersebut, dikontrak mulai tanggal 25 Pebruari hingga tanggal 31 Desember tahun 2013.

“Durasi waktu untuk sifat pekerjaan yang tetap itu tidak boleh dengan system kontrak. Jadi kalau kontrak sifatnya borongan, apakah pekerjaan diintalasi HD itu borongan ? ini pertanyaan harus dijawab oleh Direktur, agar semua lebih jelas dan transparan,” paparnya.

Lebih lanjut, Rohmadi mengatakan, pegawai yang dikontrak berbatas waktu, tidak diperkenankan menjalani masa percobaan atau orientasi. Kenyataannya, Dokter Umum tersebut dalam Surat Perintahnya, tidak jelas sama sekali kapan harus orientasi, kapan pelatiahan itu dilaksanakan, Tiba-tiba dalam surat terebut, Dokter Umum itu langsung ditugaskan menjadi asisten Dokter diintalasi Haemodalisa.

“Ini kan sangat aneh dan tidak wajar. Harusnya direktur jelas terlebih dahulu status pegawai tersebut. Ini sangat penting bagi masyarakat, sekali lagi prtoses transparan sangat dibutuhkan agar RSUD ini berjalan dengan baik dan melayani masyarakat dengan benar pula,” katanya. (MUH NURCHOLIS)