PACITAN- Gaji selangit dan beragam fasilitas menggiurkan yang dimiliki anggota dewan, sepertinya “menggoda” sejumlah aparatur pemerintah di Pemkab Pacitan untuk terlibat dalam kegiatan politik praktis sebagai bakal calon anggota legislatif. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat, H. Marwan mengatakan, diindikasikan ada dua PNS aktif yang berkeinginan mendaftar sebagai bacaleg. Dua anggota Korpri tersebut saat ini dikaryakan sebagai kepala desa. “Informasinya memang ada dua PNS aktif yang berkeinginan mendaftar sebagai anggota dewan,” kata Marwan, saat dikonfirmasi diruang kerjanya, Senin (1/4).

Menurut Marwan, pencalonan anggota DPRD itu hak konstitusional setiap warga Negara. Akan tetapi, khusus PNS memang terikat dengan tata aturan. Sekalipun UU menjamin kebebasan setiap warga Negara untuk terlibat sebagai anggota salah satu parpol. Ketentuan bagi PNS yang ikut serta dalam kegiatan politik paktis, diantaranya harus mengajukan izin kepada pejabat pembina kepegawaian melalui atasan langsungnya.

Disisi lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 9, UU 11 Tahun 1969 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, ditegaskan bahwa, pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri, berhak menerima pensiun jika pada saat pemberhentiannya sebagai pegawai negeri telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun dan masa kerja sekurang-kurangnya 20 tahun. “Diluar ketentuan tersebut, mereka tidak mendapatkan hak pensiunan. Aturannya sangat tegas,” ujar mantan Kepala Dinsosnakertrans ini, kemarin.

Marwan juga menegaskan, tidak ada aturan permohonan cuti diluar tanggungan Negara bagi PNS yang berkeinginan macong sebagai anggota dewan. Ketentuan tersebut hanya diberikan bagi PNS yang tidak bisa menjalankan tugas karena alasan sakit, ibadah, serta mereka yang telah memasuki masa persiapan pensiun. “Durasinya juga dibatasi, maksimal hanya satu tahun,” tukasnya.

Sementara itu Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPUK) Pacitan, H. Agus Hadi Prabowo menambahkan, sebagaimana aturannya bagi PNS dan anggota TNI/Polri aktif yang berkeinginan macong sebagai calon anggota dewan, pada saat penetapan daftar calon sementara (DCS), mereka harus bisa menunjukan bukti surat keputusan (SK) pemberhentiannya sebagai PNS atau anggota TNI/Polri. “Tanpa itu (SK pemberhentian), pencalonannya bisa dibatalkan,” tandas Agus, ditempat terpisah. (Yuniardi Sutondo)