PACITAN (edhiebaskoro.com)- Rencana peralihan Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) dari pemerintah pusat ke daerah, sudah memasuki tahap cetak massal. Kabid Pendataan dan Penetapan, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset (DPPKA) Kabupaten Pacitan, Marsandi,
mengatakan, mulai hari ini, cetak massal sudah dilaksanakan. Cetak massal tersebut meliputi SPPT, STTS dan DHKP.  “Cetak massal ini dilaksanakan dalam waktu sekitar 30 hari. Setelah itu proses packing
dan pendistribusian ke semua kecamatan,” ujarnya, Selasa (25/2).
Marsandi mengatakan, diharapkan sampai akhir Maret hingga awal April nanti, SPPT sudah sampai ke masyarakat/wajib pajak. Dia mengaku optimistis, target waktu tersebut akan bisa terlampaui. Mengingat,
sarpras yang tersedia sudah sangat mendukung. Diantaranya printing berkecepatan 1000 baris/menit serta SDM yang sudah terlatih. “Mulai besok, kita akan melaksanakan sosialisasi mengenai pelayanan,
pemungutan, dan pembayaran PBB ke masyarakat. Tahap awal ini akan dilaksanakan di Kecamatan Sudimoro dan Tegalombo. Untuk kecamatan lain, baru akan dilaksanakan pada awal Maret nanti,” sebut pejabat eselon IIIa ini pada wartawan.
Lebih lanjut Marsandi mengungkapkan, jumlah objek pajak pada Tahun 2014 tercatat sebanyak 627.647, dengan SPPT sebanyak 622.262, luas bumi sebesar 944.806.386, NJOP Bumi sebesar 6.981.441.741, luas bangunan 1.890.763, dan NJOP Bangunan 665.767.323. Dari data tersebut, ketetapan PBB Tahun 2014 tercatat sebesar 8.569.869.136. “Dengan target sebesar itu, memang kita perlu persiapan sejak awal. Agar target yang ditetapkan bisa terealisasi,” harapnya.
Yang perlu dipahami masyarakat, jelas Marsandi, pemungutan itu terbagi dalam lima tahapan. Satu pendaftaran, pendataan, penetapan, panagihan dan pelayanan. Untuk menunjang aktivitas tersebut, pihaknya telah melakukan kerjasama pendampingan dengan Kantor Pajak Pratama. Utamanya
tenaga ahli yang membidangi masalah perpajakan. Kerjasama tersebut dilaksanakan sejak enam bulan sebelumnya hingga satu tahun berjalan.
“Sambil berjalan, kita akan benahi data base yang ada. Sebab semua itu perlu proses. Apalagi ini hal baru bagi semua daerah,” timpal Heru Sukresno, Kepala DPPKA Pacitan, secara terpisah.
Mantan Kabag Umum, Setkab Pacitan itu mengatakan, selama ini semua pendataan bersumber dari KP Pratama. Karena itu, pada masa persiapan hingga pelaksanaan selama satu tahun kedepan merupakan tahap verifikasi dan pembenahan. “Tapi kita optimistis pada Tahun 2015 sudah didapat data base yang benar-benar valid,” sebutnya.

Dia berharap, masyarakat wajib pajak ikut pro aktif menyampaikan informasi. Mungkin ada data yang belum benar, segera dilaporkan. “Kita buka pelayanan front office bagi masyarakat wajib pajak yang hendak melakukan perubahan data,” tandasnya.yun