Magetan– Gelombang penolakan atas rencana revisi Undang- undang(UU) nomer 30 tahun 2001 tentang Komisi pemberantasan Korups(KPK) oleh Partai Demokrat  mendapatkan dukungan dari Dewan daerah. Ketua Fraksi Partai Demokrat kabupaten Magetan juga menyatakan sikapnya atas rencana tersebut.

Ketua Fraksi DPRD Magetan dari Partai Demokrat, Hari Gitoyo, menegaskan, Fraksi Demokat Kabupaten Magetan mendukung penuh penolakan yang dilakukan oleh Demokrat Pusat atas rencana Revisi UU KPK tersebut,. Ia mengatakan, jika Revisi tersebut bertujuan melemahkan komisi Antirauah itu maka, Demokrat Magetan secara tegas menolaknya, “ revisi UU KPK itu jika bersifat melemahkan, kami dewan kabupaten magetan secara tegas menolak, namun jika revisi tersebut bersifat menguatkan, akan kami dukung,” jelasnya.(18/2)

Ditambahkan Gito, Fraksi Demokrat Magetan juga langsung ikut mempelajari apa yang menjadikan Partainya berkeputusan menolak rancangan Revisi UU KPK ini, menurutnya di dalam Draf itu ada subtansi yang mengarah pada pelemahan kerja KPK, “ kami tidak ingin kerja KPK akhirnya bisa dikendalikan oleh kekuasaan saat ini, sepertinya revisi itu ada yang mengarah ke situ,” imbuhnya.

Hal senada diungkapkan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Demokrat Magetan, Hartoto. Saat dikonfirmasi Sinergis, secara tegas hartoto menolak rencana Revisi UU KPK yang akan di paripurnakan DPR pada Selasa Februari Pekan depan.” Secara structural kami bersikap tegas menolak  dengan keputusan yang akan merevisi UU KPK itu, kami di daerah sangat mendukung langkah dewan Pusat terkait masalah KPK ini, jika ini upaya pelemahan terhadap KPK kami menolaknya, kami ingin mendukung penuh KPK dalam memberantas Korupsi di Indonesia khususnya di Magetan.” Tegasnya.

 Hartoto menambahkan, jika ini keputusan pusat, daerahpun  langsung menginstruksikan ke jajaran kami untuk melanjutkan apa yang sudah menjadi perjuangan partai Demokrat.” Ketua KPK kita kan orang magetan, mari kita dukung penuh agar bisa bekerja maksimal mereka, jangan malah dilemahkan,” terangnya.

Seperti diketahui, rencananya DPR akan melakukan paripurnanya pada hari ini, namun dikarenakan ada penundaan oleh bamus(badan Musyawarah) akhirnya  paripurna akan dilaksanakan pada selasa, pekan depan.(M Khoiri)