Trenggalek – Pemerintah Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur mengajukan empat rancangan peraturan daerah (ranperda) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) setempat guna dilakukan pembahasan dan disahkan menjadi peraturan daerah. 
 
Bupati Trenggalek, Emil Elestianto Dardak mengatakan, dari empat ranperda tersebut, tiga diantaranya ada perubahan atas perda yang telah berlaku sebelumnya, sedangkan satu sisanya merupakan ranperda baru. 
 
Ranperda tersebut diantaranya, tentang retribusi menara telekomunikasi, ranperda tentang penataan menara telekomunikasi, ranperda tentang kependudukan dan catatan sipil serta ranperda tentang laboratorium kesehatan daerah (labkesda). Selain ranperda dari pihak eksekutif, dalam sidang paripurna DPRD juga turut diserahkan dua ranperda usulan dari kalangan legislatif. 
 
“Yang benar-benar baru adalah ranperda tentang labkesda, karena sebelumnya retribusi labkesda ikut puskesmas, sedangkan saat ini puskesmas sudah menjadi BLUD (badan layanan umum daerah) sehingga harus dipisah,” katanya. 
 
Untuk ranperda tentang retribusi menara telekumunikasi, sengaja dilakukan perubahan karena salah satu pasal dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang retribusi menara dibatalkan oleh Makahkamah Konstitusi (MK). “Selanjutnya formula retribusi akan diatur dalam peraturan daerah,” ujarnya. 
 
Sementara itu terkait ranperda penataan menara, Pemkab Trenggalek mengklaim sebagai langkah penyesuaian dan antisipasi terhadap munculnya beberapa jenis menara telekomunikasi model baru, mengingat saat ini sudah mulai marak menara telekomunikasi yang hanya memanfaatkan bangunan penduduk seperti yang terpasang di atap rumah.
 
“Karena ada perkembangan, maka kita harus menyesuaikan,” imbuh Emil. 
 
Bupati dardak berharap seluruh usulan ranperda tersebut bisa segera dilakukan pembahasan, sehingga pada tahun ini bis disahkan dan diterapkan di masyarakat. (dim)