Ponorogo Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun 2013 dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Ponorogo dengan upacara bersama yang dipusatkan di Halaman  Pendopo Kabupaten Ponorogo. Upacara bendera peringatan Hardiknas tersebut secara langsung dipimpin Bupati  Ponorogo, Amin, Kamis (2/5).

Bupati Ponorogo, Amin saat membacakan pidato Mendikbud RI mengucapkan berterima kasih dan mengapresiasi apa yang telah diperbuat oleh seluruh insan pendidikan, pemerintah dan organisasi yang bergerak di dunia pendidikan dan pemangku kepentingan lain atas segala ikhtiar, kepedulian dan perhatian yang diberikan dalam menumbuhkembangkan dunia pendidikan.

“Dengan peringatan Hardiknas 2013, semoga segala ikhtiar kita untuk memajukan dunia pendidikan menjadi semakin berkualitas dan akses pendidikan bagi masyarakat Ponorogo dan Indonesia secara keseluruhan semakin terbuka dan dapat segera terwujud,” kata Amin membacakan sambutan Menteri Pendidikan dan kebudayaan.

Lebih lanjut Amin menyampaikan, visinya mengenai fungsi pendidikan yang melatarbelakangi tema Hardiknas 2013, “Meningkatkan Kualitas dan Akses Berkeadilan”. Baginya, pendidikan menjadi vaksin sosial demi imunitas penyakit sosial masyarakat dalam hal kemiskinan, ketidaktahuan dan keterbelakangan peradaban. Sekaligus pendidikan menjadi elevator sosial untuk dapat meningkatkan status sosial.

“Tema di atas merupakan jawaban cerminan dari jawaban terhadap tantangan, persoalan, dan harapan seluruh masyarakat dalam menyiapkan generasi yang lebih baik. Layanan pendidikan haruslah dapat menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan prinsip pendidikan untuk semua (Education for All) tanpa membedakan asal-usul, status sosial, ekonomi, dan kewilayahan,” tambahnya.

Dalam peringatan Hardiknas tahun ini, Bupati menggarisbawahi kembali konstitusi terkait Hak atas Pendidikan Dasar dan bagaimana pemerintah melalui Kemendikbud telah berupaya merealisasikannya. Dimana, lanjut dia, UUD 1945 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dasar dan negara wajib membiayainya (Pasal 31 ayat 1 dan 2 UUD 1945).

“Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah bersamasama masyarakat telah berusaha memenuhi amanat tersebut melalui pembangunan sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, termasuk di daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). Akses pendidikan dipengaruhi oleh ketersediaan satuan pendidikan dan keterjangkauan dari sisi pembiayaan,” ungkapnya.

Untuk itu, kata Amin, pemerintah terus menerus menyiapkan ketersediaan satuan pendidikan yang layak, terutama di daerah 3T, termasuk di dalamnya pengiriman guru melalui program Sarjana Mendidik di daerah 3T (SM3T). Dari sisi keterjangkauan pemerintah telah menyiapkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk pendidikan dasar dan menengah, Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), Bantuan Siswa Miskin (BSM), Bidik Misi dan Beasiswa.

“Pada tahun 2013 ini, telah disiapkan anggaran Rp 7,8 triliun untuk BSM. Sejak dua tahun terakhir, telah dibuka beberapa perguruan tinggi negeri (termasuk Akademi Komunitas) di daerah perbatasan dan di beberapa daerah yang dinilai strategis. Di samping sebagai upaya penyebaran pusat unggulan perguruan tinggi tersebut, juga berperan sebagai sabuk pengaman sosial dan politik bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” jelasnya.

Masih terkait dengan sukses tidaknya program ini, Bupati Ponorogo menghimbau kepada semua pencinta dunia pendidikan untuk bersama-sama membuka posko anti Drop Out (DO) atau anti putus sekolah pada awal tahun pelajaran nanti. “Kita ingin memastikan agar anak-anak kita dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, terutama dari jenjang pendidikan dasar ke menengah,” paparnya.

Kemudian mengenai terkait penerapan kurikulum 2013, Mendikbud menjelaskan sikapnya sebagai berikut dalam sambutannya, sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pendidikan, mulai tahun pelajaran 2013/2014 akan diterapkan Kurikulum 2013 untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah secara bertahap dan terbatas.

“Berarti kurikulum tidak diterapkan di semua kelas di setiap jenjang, tetapi hanya di kelas 1 (satu) dan kelas 4 (empat) untuk jenjang SD, dan kelas 7 (tujuh) untuk SMP, serta kelas 10 (sepuluh) untuk SMA dan SMK. Terbatas diartikan bahwa jumlah sekolah yang melaksanakannya disesuaikan dengan tingkat kesiapan sekolah,” jelas Amin.

Karena menurut dia, kurikulum 2013 ini dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara utuh. Hal ini penting dalam rangka antisipasi kebutuhan kompetensi abad 21 dan menyiapkan generasi emas 2045. Mengakhiri sambutannya, Bupati Ponorogo, mengajak masyarakat Ponorogo untuk meningkatkan upaya dan keikhlasannya dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut juga diserahkan piagam penghargaan sekolah adiwiyata tahun 2013 sebanyak 12 sekolah yaitu SMKN 1 Badegan, SMAN 1 Ponorogo, SMAN 3 Ponorogo, SMPN 1 Jetis, SMPN 3 Ponorogo, SMPN 5 Ponorogo, SMPN 2 Balong, SDN 3 Trisono Babadan, SDN 1 Mangkujayan, SDN 3 Bangunsari, SDN Manggare dan SMPN 1 Ponorogo.

Juga pada kesempatan tersebut secara simbolis diserahkan beasiswa kepada siswa-siswi berprestasi dari PT. Jamsostek yang diwakili Muhammad Adib dari SDN 2 Tegalombo Kec. Kauman, Desika Putriana dari SMPN 1 Ponorogo dan Rizkia Indi Astri dari SMAN 3 Ponorogo masing-masing sebesar Rp. 1.800.000,00 untuk SD dan SMP serta Rp. 2.400.000,00 untuk SMA

Turut hadir dalam upacara Hari Pendidikan Nasional 2013 ini, Kepala Badan, Kantor, Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Kadisdik Ponorogo Supeno, Sekertaris Kabupaten Ponorogo, Agus Pramono, Forpimda dan beberapa unsur aktivis terdidik di Kabupaten Ponorogo. (MUHNURCHOLIS)