Ngawi-Bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Ngawi, Bupati Ngawi Ir. Budi Sulistyono menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2012, Senin (8/4). Dalam sidang yang dipimpin langsung oleh Dwi Rianto Jatmiko selaku Ketua DPRD Kabupaten Ngawi juga dihadiri oleh para anggota DPRD dan jajaran Forum Pimpinan Daerah (Forpinda).

Dalam laporannya Bupati Ngawi, Ir. Budi Sulistyono menyampaikan beberapa upaya mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan pembangunan diantaranya Pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial, pembangunan pertanian, pembangunan kehutanan, pembangunan ekonomi, peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, peningkatan prasarana dan sarana wilayah, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah, peningkatan kualitas kehidupan beragama.

Dalam LKPJ tersebut diketahui untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ngawi 2012 jauh lebih besar yakni Rp 65 miliar dari pada tahun sebelumnya Rp 61 miliar. Menurut Antok (Dwi Rianto Jatmiko-red), memang ada beberapa revisi sistematika tentang penyusunan APBD terutama menyangkut dasar hukum. “Memang dari materi sendiri ada streasing khusus yang nantinya akan kita tuangkan mendasar rekomendasi legislatif ke LKPJ Bupati,” terang Antok.

Jelasnya lagi, persoalan paling orgen dari komposisi APBD 2012 lalu terutama mengenai anggaran belanja dan pendapatan terutama menyangkut pajak restribusi yang menjadi bagian penting dari pajak daerah. “Mengenai restribusi menjadi parameter bagi Bupati untuk menggenjot PAD pada tahun berikutnya,” ungkapnya.

Dilain sisi Antok menilai meskipun ada kenaikan PAD bukan berati nilai plus bagi SKPD namun demikian masih banyak pos anggaran yang perlu dioptimalkan. Lain kata Antok menganggap keberhasilan menggali pajak daerah dari restribusi menjadi patokan atas kinerja Bupati Ngawi selama ini.

Diakuinya, saat ini masih ada beban yang harus ditanggung Pemkab Ngawi terutama menyangkut belanja pegawai yang makin membengkak. “Paling tidak kita harus menyeimbangkan dengan belanja modalnya secara proporsional dan bukan berati lebih tinggi dari belanja pegawai,” tegas Antok.

Terkait dengan belanja modal tersebut Antok mengharapkan adanya tahapan yang disesuaikan dengan progresnya karena realisasinya diperuntukan untuk kemajuan bersama rakyat. Ardian