PONOROGO – Dari 181 Perda di Provinsi Jawa Timur, memang Perda Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo tidak ada yang dicabut ataupun dibatalkan.  Namun ada empat perda yang dicurigai dan masuk dalam tahap evaluasi.
     Hal tersebut dikatakan oleh Kabag Hukum Pemkab Ponorogo, Suwandi. Dia menjelaskan ada empat perda yang dicurigai dan masuk dalam tahap evaluasi.
     “Empat perda yang dicurigai, tapi belum dicabut maupun dibatalkan,” katanya kepada beritajatim.com, Selasa (21/6).
     Empat perda tersebut yakni perda no 16 tahun 2011 tentang restribusi perijinan tertentu. Perda no 11 tahun 2011 tentang restribusi pendirian menara. Perda no 3 tahun 2013 tentang pendidikan. Dan terakkhir perda no 1 tahun 2012.
     Menurutnya bisa jadi, keempat perda tersebut dicabut maupun dibatalkan. “Masih dalam tahap evaluasi dan seminggu lalu masuk di ranah biro hukum,” jelasnya.
     Dia menerangkan keempat perda yang dicurigai tersebut ada menghambat investasi. Karena menurutnya perda dicabut prinsipnya hanya memperlancar ekonomi dan investasi
    Dia mengatakan sebenarnya efeknya akan luar biasa jika perda tersebut dicabut atau dibatalkan. Karena sudah diterapkan. Dan akan ada kekosongan hukum. “Lihat saja rata-rata perda lama yang dicurigai,” terangnya.
    Suwandi mengatakan sudah menyiapkan langkah-kangkah jika memang dibatalkan. Suwandi akan mengajukan keberatan kepada Kemendagri.
    Selain itu, lanjut dia, jika perda yang dibatlakan banyak pasal serta rincian nanti akan diganti. “Jika diganti harus memulai dari awal. Dan prosesnya cukup lama. Untuk mengisi kekosongannya bakal dibuatkan perbup,” pungkasnya. mnc