PACITAN- Setiap kebijakan, memang tak selalu bisa diterima dengan lapang. Atau bahkan sebaliknya, munculnya kebijakan baru, justru dinilai sangat menyulitkan dan banyak merugikan. ‎Hal tersebut berkait dengan akan dialihkannya sebagian kewenangan otonomi oleh pemerintah pusat ataupun provinsi. Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Pacitan, H. Suko Wiyono, membenarkan akan adanya pergeseran status sejumlah satuan kerja dibawah kendalinya. Suko menyebut, seperti Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) yang tak lama lagi akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Bukan hanya itu, lingkup Dinas Pendidikan, juga ada satu bidang, yakni Sekolah Menengah, yang akan bermutasi menjadi satuan kerja dibawah naungan pemerintah provinsi. “Bidang kehutanan, kelautan, ESDM, juga akan beralih status menjadi satuan kerja milik pemerintah provinsi,” kata Suko.
Dengan bergulirnya kebijakan pengambil alihan sebagian kewenangan tersebut, tentu juga akan diikuti dengan perpindahan status personil serta aset-aset yang ada. Sekkab mengakui, kebijakan tersebut memang cukup berdampak bagi pemerintahan di daerah. Khususnya kompetensi aparatur yang mestinya menjadi aset daerah, namun seiring kebijakan tersebut mereka harus bermigrasi. ‎”Kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sebab ketentuan aturannya memang seperti itu. Selain aparatur yang harus dimutasi status kepegawaiannya, pun soal aset-aset yang ada juga akan mengikuti,” tutur mantan Kepala Bappeda itu pada wartawan.
Lebih lanjut, Suko mengatakan, pemkab melalui instansi terkait harus menuntaskan proses pendataan pada April nanti. Sebab diharapkan, pada Tahun 2017, kebijakan pengambil alihan sebagian kewenangan itu harus sudah dilaksanakan. “April nanti, semua pendataan harus tuntas,” tukasnya. (**)