Ngawi – Memasuki masa sidang pertama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ngawi 2016 dengan agenda rapat paripurna pembahasan empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), Senin (25/04). Keempat Raperda tersebut antara lain Raperda penetapan perubahan status Desa Beran, Raperda kenaikan tarif pelayanan kesehatan RSUD dr Soeroto, Raperda penyertaan modal ke PDAM dan Raperda penyertaan modal ke BPR Bank Jatim.

Pada agenda pandangan fraksi dihari pertama masa sidang tersebut memang diwarnai pro kontra dari 6 fraksi yang ada. Seperti Fraksi Gerindra Nasional melalui juru bicaranya Suntoro secara singkat menolak pengesahan Raperda perubahan status Desa Beran menjadi bentuk kelurahan dengan alasan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) belum turun.

Namun jauh berbeda dengan Amirul Yati sebagai juru bicara Fraksi Nurani Demokrat menurutnya, berkaitan dengan perubahan status Desa Beran menjadi kelurahan seharusnya tidak terpancang pada undang-undang baik Peraturan Pemerintah (PP) maupun Permendagri. Mestinya dengan seiring waktu harus mendengarkan aspirasi yang berkembang ditengah masyarakat Desa Beran meskipun sudah dilakukan jejak pendapat tahun lalu.

Berangkat dari sinyal pro kontra dari kalangan fraksi, Dwi Rianto Jatmiko Ketua DPRD Kabupaten Ngawi sesuai hematnya mengatakan, yang terjadi sebetulnya bukan penolakan melainkan perbedaan pandangan maupun pemahaman terhadap PP sesuai ketentuanya. Dia pun memaklumi adanya silang pendapat tersebut yang mana didalam PP memang ada ketentuan bahwa penataan tentang desa diatur lebih lanjut Permendagri.

“Kalau mekanisme, prosedur mereka sudah paham dan menurut saya tidak salah juga tapi ketentuan itu sebenarnya mengikat dalam hal tata urutan perundang-undangan dan besok itu (Selasa) akan terjadi penolakan,” terang Dwi Rianto Jatmiko, Senin (25/04).

Pernyataan yang sama juga dilontarkan Sarjono Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ngawi, dia pun menyanggah apa yang dikatakan Fraksi Gerindra Nasional bukan satu bentuk penolakan secara frontal. Melainkan persepsi dari masing-masing fraksi tentang peralihan status Desa Beran sekarang ini memang berbeda sehingga proses kaji ulang harus dilakukan. Alasanya, Permendagri yang mengatur tentang penataan tentang alih status desa menuju kelurahan hingga sekarang ini memang belum diterbitkan.

“Masalah menolak atau tidak itu kita belum tahu karena kepastianya itu besok tetapi yang jelas pada dasarnya harus mengkaji ulang,” beber Sarjono.

Legislator Partai Golkar ini menambahkan, beberapa waktu sebelumnya bersama Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kabupaten Ngawi yang mempunyai kapasitas pembahasan tentang peralihan status Desa Beran sudah melakukan koordinasi ke Dirjen Bina Desa. Sesuai saranya, sebelum diterbitkanya Permendagri seharusnya penetapan alih status suatu desa hendaknya ditangguhkan untuk sementara waktu.

“Tetapi pernyataan itu bukan serta merta melarang terhadap kita untuk menetapkan suatu aturan daerah yang mengatur tentang status desa,” tandasnya lagi.

Bahkan untuk meyakinkan langkahnya bersama Pansus I, pihaknya melakukan rujukan atau komparasi terhadap Peraturan Daerah (Perda) ke Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Kata Sarjono sesuai daerah yang menjadi rujukanya sudah berani menetapkan Perda Kabupaten Kudus Nomor 01 Tahun 2015 tentang penataan desa yang hanya mengadopsi daripada PP Nomor 43 Tahun 2014 yang diubah menjadi PP Nomor 47 Tahun 2015.

Jika dibanding dengan persoalan di Kabupaten Ngawi menyangkut Raperda penetapan perubahan status Desa Beran maka jelas sudah termaktub didalam PP Nomor 47 Tahun 2015. Beber Sarjono, memang secara spesifik didalam PP yang dia maksudkan tidak diatur tentang peralihan status desa menjadi kelurahan kecuali perubahan desa menjadi desa adat memang menjadi hal wajib yang harus diatur didalam Permendagri.

Dengan demikian pembahasan Raperda tentang penetapan peralihan status Desa Beran, Kecamatan Ngawi Kota, tetap akan berjalan sesuai dengan jadwalnya tanpa ada hambatan regulasi yang perlu ada pencermatan ulang.