Trenggalek,

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, menurun tipis sebanyak 2.200 kepala keluarga (KK) selama 2008 hingga 2010. “Angka kasarnya sudah bisa dilihat, untuk jumlah orang miskin di Trenggalek sebanyak 55.206 jiwa. Sedangkan hasil survei PPLS (Pendaftaran Program Perlindungan Sosial) 2008 menunjukkan angka kemiskinan di Trenggalek tercatat mencapai 57.406 orang,” kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Trenggalek, Dandud Supriyanto, Selasa (8/11).

Ia mengatakan, penurunan angka kemiskinan tersebut diketahui setelah BPS melakukan survei kemiskinan pada akhir 2010. Dari data survei tersebut, diketahui jumlah warga miskin terbanyak berada di kawasan pegunungan yaitu Kecamatan Dongko (8.091 KK), Kecamatan Panggul (5.723 KK), dan Kecamatan Pule (4.671 KK).

Sementara itu, kecamatan dengan jumlah penduduk miskin terendah adalah Kecamatan Karangan dan Kecamatan Watulimo. “Jumlah penduduk miskin di Kecamatan Karangan hanya 2.853 KK, sedangan di Kecamatan Watulimo jumlah penduduk miskin hanya 3.036 KK,” ujarnya.

Menurut Dandud, untuk menentukan jumlah warga miskin tersebut pihaknya perpedoman pada 14 indikator kemiskinan. Beberapa indikator itu di antaranya, jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah atau tembok tanpa plester, kemudian tidak memiliki fasilitas buang air besar.

Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 0,5 hektar, buruh tani, nelayan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp. 600 ribu per bulan.

Apabila ditemukan ada warga/KK yang memenuhi beberapa indikator kemiskinan itu, lanjut Dandud, akan dimasukkan dalam kategori miskin. Namun data hasil survei 2010 tersebut belum final karena saat ini pihak BPS masih melakukan pengolahan untuk menjabarkan hasil penelitian tersebut lebih rinci. “Jadi nanti akan diketahui jumlah warga miskin itu mayoritas penghasilannya berapa, dari desa mana dan pekerjaanya apa,” jelas Dandud.

Ia menargetkan, pada Desember nanti pengolahan data tersebut selesai dikerjakan dan bisa segera diserahkan kepada pemerintah daerah maupun pusat. “Nantinya kami juga akan mengumpulkan data 40 persen penduduk yang berpenghasilan menengah ke bawah. Setelah ini selesai langsung kami serahkan pemerintah, dan apa yang akan dilakukan selanjutnya kami serahkan semua ke daerah,” katanya.

 

Destyan Sujarwoko