Ponorogo Pemerintah kabupaten Ponorogo melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD), mengumumkan uji publik daftar nama-nama Tenaga Honorer (Honda) Kategori 2 yang berjumlah 548 orang, sejak Rabu (27/3) lalu hingga 21 hari kedepan.

Berdasarkan nama yang tercantum untuk tenaga kesehatan ada sebanyak 26 orang, tenaga administrasi dan lainnya yang berada di seluruh satker dan kecamatan 99 orang, kalangan guru sebanyak 423 orang sukwan.

Nama-nama tenaga honorer Kategori II yang berasal dari sejumlah Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD), dan Kecamatan di lingkungan Pemkab Ponorogo sudah dapat dilihat pada papan pengumuman di Gedung Krida Praja Lantai I. Serta di kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Ponorogo Lantai V, dan Papan Pengumuman di aloon-aloon Kabupaten Ponorogo serta website www.ponorogo.go.id mulai tanggal 27 Maret 2013 sampai dengan 16 April 2013 (selama 21 hari). Serta dimuat di beberapa Koran lokal Ponorogo.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Ponorogo, SyaIfur Rachman mengatakan, Daftar Nominatif Tenaga Honorer Kategori II Pemerintah Kabupaten Ponorogo sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 dan sesuai Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2010.

Lebih lanjut Syaifur menyatakan bahwa surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2010, ia menjelaskan, yang dimaksud dengan tenaga honorer Kategori II adalah tenaga honorer yang penghasilannya dibiayai bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), atau bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Adapun kriteria tenaga honorer Kategori II yang dimaksud yakni diangkat oleh pejabat berwenang, bekerja di instansi pemerintah, masa kerja minimal 1 tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus. Kemudian berusia sekurang-kurangnya 19 tahun dan tidak boleh lebih dari 46 tahun per 1 Januari 2006,” kata Syaifur, Kamis (4/4).

Dengan pengumuman/uji publik daftar nama tenaga honorer Kategori II di lingkungan Pemkab Ponorogo,Syaifur mengimbau bagi masyarakat/publik yang memiliki informasi terkait dengan data tenaga honorer Kategori II yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan, dapat menyampaikan pengaduan maupun sanggahan/ keberatan dengan didukung data dan fakta.

“Pengaduan maupun sanggahan atau keberatan agar ditunjukan kepada SKPD terkait dan tembusannya disampaikan kepada Bupati Ponorogo cq Kepala BKD Kabupaten Ponorogo. Selanjutnya pengaduan maupun sanggahan atau keberatan itu akan disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta Kementrian Pendayagunaan Apratur Negara dan Repformasi Birokrasi Republik Indonesia,” jelasnya. (Muh. Nurcholis)