Pacitan,

 

“Menuju Pacitan untuk resmikan Desa Informasi di Wonogondo, Kecamatan Kebon Agung. Mohon doa rekan-rekan. Makan bubur dicampur donat, hari libur tetap semangat!”

 

Begitu isi tweet Menteri Komunikasi dan Informasi, Tifatul Sembiring, sesaat sebelum boarding pesawat menuju kampung halaman Presiden SBY, Pacitan, Jawa Timur. Pada Minggu (18/12), Tifatul meresmikan Desa Informasi di Desa Wonogondo, Kecamatan Kebon Agung, Kabupaten Pacitan.

 

Peresmian Desa Informasi di Pacitan ini mendapat antusias masyarakat setempat. Hadir pula anggota Komisi II DPR RI, Ramadhan Pohan, bersama Bupati Pacitan, Indartato, serta segenap anggota Dinas Kominfo Jatim yang mewakili Gubernur Jatim, Sukarwo. Selain meresmikan Desa Informasi, Tifatul juga menyerahkan bantuan berupa seperangkat TV berlangganan, perangkat siaran radio komunitas, dan dua unit Mobil Pelayanan Internet Kecamatan.

 

Dalam kesempatan itu Tifatul menjelaskan bahwa sudah saatnya semua desa harus tersambung telekomunikasi sehingga mempermudah akses informasi. Dengan demikian, menurutnya, peresmian Desa Informasi yang pada tahun 2011 ini mencapai 80 desa bukan hanya di Pacitan tapi hampir merata ke seluruh tanah air. Pada peresmian Desa Informasi di Pacitan kali ini, bertepatan pula dengan peresmian Desa Informasi di Bengkayang, Kalimatan Barat.

 

Setelah Pacitan dan Bengkayang, masih ada dua lagi kawasan yang akan diresmikan, yaitu Papua dan Halmahera. Tifatul sangat mengharapkan agar penggunaan fasilitas telekomunikasi yang telah dipersiapkan tidak disalahgunakan, terutama kepada para pelajar agar tidak mengakses situs porno karena dampaknya sangat berbahaya.

 

Tifatul menjelaskan lebih lanjut bahwa pornografi dapat  merusak lima sel otak, sementara efek narkoba hanya dua sel otak yang dirusak. Untuk itu, ia berharap agar semua fasilitas telekomunikasi benar-benar dipergunakan untuk kemajuan desa, terutama untuk kemajuan ekonomi masyarakat.

Dengan adanya fasilitas telekomunikasi di desa maka hasil pertanian dan perikanan dapat ditransaksikan secara baik ke dunia luar sehingga tidak terjadi penumpukan stok barang hasil pertanian dan perikanan. Bahkan dapat meningkatkan nilai harga pernjualan karena transaksi harga dapat dilakukan secara cepat, karena kondisi hasil pertanian dan sebagainya masih segar pada saat transaksi berlangsung.

 

2012 Seluruh Desa Berdering

Sementara itu, terkait program Desa Berdering, Tifatul memaparkan target realisasi program Indonesia Connected selesai pada tahun 2012 mendatang. Ini ditandai dengan tersambungnya jaringan komunikasi serat optik antar wilayah di seluruh penjuru Tanah Air. “Sekarang Desa Berdering sudah terlaksana di 27 provinsi. Tinggal mengisi Maluku Utara, Papua Barat, dan Ternate,” papar Tifatul.

 

Dengan tersambungnya sarana bernama Palapa Ring itu, lanjut Tifatul, seluruh provinsi yang ada dapat saling terhubung. Tentunya hal ini sangat bermanfaat bagi terbukanya akses komunikasi maupun informasi. Kata ‘palapa’, terangnya, diambil dari sumpah yang diikrarkan Patih Kerajaan Majapahit, Gajah Mada. Bedanya, Sumpah Palapa merupakan janji geopolitik. Sedangkan Palapa Ring merupakan wujud ikrar bangsa Indonesia menyambut geoinformasi. “Tahun ini insya Allah seluruh desa di Indonesia sudah dimasuki telepon, dan seluruh kecamatan sudah dimasuki internet,” janji Tifatul.

 

Di sisi lain, upaya pemerintah menertibkan perusahaan asing di Indonesia dengan payung hukum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tampaknya belum dapat terwujud dalam waktu dekat. Pasalnya, hingga saat ini petunjuk teknis berupa Peraturan Pemerintah (PP) masih dalam proses harmonisasi. “Kepastian itu masih menunggu PP yang sedang kita ajukan ke Presiden. Saat ini masih diproses di Kementerian Hukum dan HAM,” sambungnya.

 

Jika PP tersebut sudah terbit, Kemenkominfo akan langsung memanggil seluruh perusahaan asing yang bermain di industri telekomunikasi Indonesia. Sesuai peraturan, perusahaan-perusahaan asing itu hanya boleh beroperasi jika memenuhi persyaratan yang ditentukan. “Tentunya kalau tidak dipenuhi akan ada sanksinya,” tandas Tifatul.

 

Meskipun sampai sekarang PP masih dalam tahap pematangan, namun Tifatul tetap optimis produk hukum itu dapat disetujui Presiden tahun depan. Artinya, otoritas terkait dapat secepatnya mengambil langkah tegas terhadap perusahaan asing yang menghiraukan desakan pemerintah.

 

PP penyelenggaraan UU ITE dalam salah satu pasalnya memang mengatur kewajiban dari perusahaan asing yang menjalankan transaksi elektronik di Indonesia untuk memiliki data center lokal, artinya dibangun di Tanah Air. Adapun perusahaan yang dimaksud menggelar transaksi elektronik ini antara lain, perusahaan jasa telekomunikasi, jasa keuangan, jasa penerbangan, dan lainnya

 

Silaturahmi ke Pondok Pesantren Wali Songo, Ponorogo

Sehari sebelumnya, Tifatul juga Tifatul Sembiring melakukan kunjungan silaturahmi ke Pondok Pesantren Wali Songo (PPWS), Desa Ngabar, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, Sabtu (17/12).

 

Tifatul diterima pimpinan PPWS, KH. Heru Saiful Anwar, MA dan Drs. KH. Moh. Ihsan, M.Ag serta KH. Moh. Tholhah, S.Ag.

 

Pada kesempatan bertemu dengan para santri PPWS tersebut, Tifatul berharap agar  penggunaan fasilitas telekomunikasi yang telah dipersiapkan tidak disalahgunakan, terutama kepada para pelajar atau santri agar tidak mengakses situs porno yang dampaknya sangat berbahaya.

 

Penegasan itu disampaikan oleh Tifatul Sembiring saat dialog dan silaturahmi bersama keluarga besar PPWS. “Mudah-mudahan pelajar tidak mengakses situs porno yang dampaknya sangat berbahaya,” ujar Tifatul.

 

Pesan yang disampaikan kurang lebih memiliki makna sama seperti yang ia sampaikan di Kabupaten Pacitan saat peresmian Desa Informasi.

 

Hernawan Priyana, Muh. Nurcholis