PACITAN-Proses konservasi terumbu karang yang sudah digagas Pemkab Pacitan, melalui satuan kerja terkait terancam stagnasi. Hal tersebut seiring akan diberlakukannya pengalihan kewenangan bidang kelautan dari pemkab ke pemerintah provinsi, tahun depan. Kasie Sarana dan Prasarana, Perikanan Tangkap, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Pacitan, Muhammad Ali Mustofa, menegaskan, masa transisi pengalihan kewenangan, diakuinya memang cukup berdampak atas kebijakan lokal yang selama ini tengah berproses. “Diakui atau tidak, masa transisi kewenangan ini kali sangat berdampak terhadap kebijakan di daerah yang tengah dilaksanakan,” kata Ali menyikapi rencana pengalihan kewenangan bidang kelautan ke pemerintah Provinsi.
Menurut Ali, dari sisi kesiapan pendanaan, sejatinya kemampuan APBD Pemerintah Provinsi, memang jauh lebih besar bila dibandingkan dengan kabupaten. Akan tetapi, belum tentu kebijakan dilevel kabupaten juga akan bisa dilanjutkan oleh pemerintah provinsi. Kondisi tersebut bisa “mengancam” keberlangsungan program-program yang telah dicanangkan pemerintah kabupaten. “Konservasi terumbu karang, mungkin salah satu contoh kecil yang akan terdampak atas kebijakan pengalihan kewenangan tersebut,” tuturnya pada awak media.
Sebab, lanjut Ali, seperti yang terjadi di kabupaten/kota lain yang ada di Jawa-Timur, dampak dari pengalihan kewenangan tersebut, memang akan menghentikan banyak program yang telah dilaksanakan pemerintah kabupaten/kota. “Ini yang kita khawatirkan, seandainya terjadi di Pacitan,” sergah Ali.
Kegamangan sejumlah aparatur di Dinas Kelautan dan Perikanan itu bukannya tanpa alasan. Sebab kelautan merupakan target prioritas kedua setelah pariwisata yang dicanangkan pemerintahan Bupati Indartato. “Pariwisata, merupakan target prioritas, disusul kemudian minapolitan dan agropolitan. Ketiga hal tersebut, khususnya minapolitan dan agropolitan bisa jadi akan mandeg seiring kebijakan pengalihan kewenangan,” tandasnya. (frend)