NGAWI-Perhelatan pesta pemilihan umum legeslatif sudah di depan mata. Guna kelancaran penyelenggaraan di setiap tahapan tersebut, KPUD Ngawi gandeng kejaksaan negeri guna memback up dan mengatasi segala permasalahan hukum.

Pernyataan ini diungkapkan oleh Kasmin SH selaku kajari Ngawi usai melaksanakan penandatangan kontrak kerjasama dengan KPUD di aula kejaksaan. Kepada media Kajari menjelaskan pihaknya sesuai dengan UU kejaksaan wajib membantu pelaksanaan kinerja badan umum milik negara yg KPUD termasuk didalamnya. Kejaksaan sendiri bertugas mengantisipasi hal-hal yg tidak diinginkan dalam tahapan  kinerja KPUD yg nantinya berbenturan dengan gugatan-gugatan.  

” kami hanya sebatas membantu permasalahan perdata dan atau tata usaha negara, hal ini sesuai dengan UU kejaksaan  kami selaku pengacara atau penasehat hukum pemerintah berkewajiban membantu KPUD” jelasanya. Kamis (21/3).

Sementara ketua KPUD Ngawi Surat Ashari SH secara terpisah menjelaskan MOU ini untuk mempermudah mengawali kerjasama antar lembaga secara yuridis jelang pelaksanaan pemilihan umum legeslatif dan presiden yg bakal lagi akan berlangsung. Pihaknya tidak berharap lebih tentang permasalahan hukum yg akan di hadapi mendatang namun bila kita sudah mempunyai lembaga adiyaksa yg siap memberikan bantuan hukum dan KPUD dalam melaksanakan kinerjanya akan lebih tenang dan lancar. Ardian