PACITAN- Rencana pelantikan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih sejauh ini masih memunculkan teka-teki besar bagi banyak pihak. Meski Kementerian Dalam Negeri mewacanakan akan memajukan jadwal pelantikan, akan tetapi sampai detik ini Kementerian dibawah kendali Tjahyo Kumolo itu belum memberikan keterangan pasti terkait hari dan tanggal pengambilan sumpah dan janji pasangan calon kepala daerah terpilih tersebut. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan, Setkab Pacitan, Putatmo Sukandar, mengakui merunut informasi running teks yang disiarkan oleh salah satu stasiun tv swasta terkemuka, Kemendagri memang berencana akan memajukan jadwal pelantikan calon pasangan kepala daerah terpilih diantara tanggal 12 hingga 15 Februari ini. “Tetapi itu baru sebatas informasi di tv. Pastinya, kami belum menerima surat resmi dari kementerian,” kata Iput, begitu mantan Kabag Humas dan Protokol tersebut akrab disapa, Rabu (3/2).
Menyikapi persoalan tersebut, Ipud menegaskan, sudah berkoordinasi dengan lembaga DPRD, khususnya Ketua DPRD dan Komisi I (bidang pemerintahan dan aparatur). Hasilnya, ketua dewan serta komisi I dan Bagian Pemerintahan, akan terbang ke Jakarta guna mempertanyakan informasi terkait jadwal pelantikan yang sudah banter diberitakan sejumlah stasiun tv swasta. “Besok kami bersama Ketua DPRD dan Komisi I akan ke Jakarta mempertanyakan informasi jadwal pelantikan calon pasangan kepala daerah terpilih,” jelasnya pada awak media.
Saat dikonfirmasi secara terpisah, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pacitan, Damhudi, menyatakan, prosesi pelantikan pasangan calon kepala daerah terpilih merupakan domainnya Kemendagri. “Itu (jadwal pelantikan, Red) bukan lagi ranahnya KPU‎. Dari semua tahapan, hanya sampai pada penetapan pasangan calon terpilih. Selebihnya bukan lagi kewenangan KPU,” kata Damhudi.
Damhudi juga mengakui, sempat membaca running teks yang disiarkan salah satu stasiun tv swasta terkait jadwal pelantikan yang konon akan dihelat diantara tanggal 12 sampai 15 bulan ini. “Akan tetapi bagaimana kepastiannya, KPU tidak lagi berkompeten memberikan penjelasan. Sebab sepenuhnya merupakan ranahnya Kemendagri,” tutur komisioner KPU tiga periode ini. (frend)