Jakarta – Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menerima RAPBN 2016 dengan sejumlah catatan penting. Keputusan ini diambil dalam rapat internal DPP Partai Demokrat yang dihadiri Ketum PD, Dr. Susilo Bambang Yudhoyonbo didampingi Sekjen, Hinca Panjaitan bersama Ketua Fraksi PD DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono serta jajaran FPD di Hotel Sultan Jakarta.
“FPD telah merumuskan sejumlah catatan penting terkait RAPBN 2016. Kami harap pemerintah melakukan perubahan-perubahan mendasar terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 ini sebelum disetujui menjadi Undang-Undang,” ujar anggota Komisi 10 DPR RI ini.
Lebih lanjut Ibas menjelaskan, Fraksi Partai Demokrat memandang bahwa Pemerintah harus realistis dalam melihat tantangan APBN ke depan seperti fiskal space yang terbatas, alokasi mandatory spending (Dana Pendidikan 20 persen, Dana Kesehatan 5 persen, dan Dana Desa) yang cukup besar, serta alokasi belanja dan penyerapan yang belum optimal. “Pemerintah harus waspada dan lebih serius dalam menstabilkan ekonomi dalam negeri baik yang diakibatkan oleh faktor eksternal ataupun internal demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya beli dalam pemenuhan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Mengenai Asumsi Dasar Ekonomi Makro, Ibas menambahkan bahwa FPD menekankan Pemerintah untuk realistis terhadap Pertumbuhan Ekonomi, menjaga inflasi pusat dan daerah serta mengatasi persoalan-persoalan yang ditimbulkan akibat faktor internal dan eksternal yang terjadi seperti persoalan harga minyak dunia dan pengawasan terhadap cost recovery yang berpengaruh terhadap penerimaan Negara.
“Fraksi Partai Demokrat juga memberikan apresiasi terhadap langkah negara khususnya Bank Indonesia yang menjaga nilai tukar rupiah sebagai langkah yang tepat dalam rangka melegakan masyarakat sehingga tidak sampai menyentuh angka psikologis Rp15.000 per 1 dolar Amerika Serikat,” tambahnya.
 
Berikut 14 poin rekomendasi dan sikap Fraksi Partai Demokrat DPR RI :
1.       Fraksi Partai Demokrat memandang bahwa Pemerintah harus realistis dalam melihat tantangan APBN ke depan seperti fiskal space yang terbatas, alokasi mandatory spending (Dana Pendidikan 20 persen, Dana Kesehatan 5 persen, dan Dana Desa) yang cukup besar, serta alokasi belanja dan penyerapan yang belum optimal.
2.       Mengenai Asumsi Dasar Ekonomi Makro, Fraksi Partai Demokrat meminta Pemerintah untuk realistis terhadap Pertumbuhan Ekonomi, menjaga inflasi pusat dan daerah serta mengatasi persoalan-persoalan yang ditimbulkan akibat faktor internal dan eksternal yang terjadi seperti persoalan harga minyak dunia dan pengawasan terhadap cost recovery yang berpengaruh terhadap penerimaan Negara.
3.      Fraksi Partai Demokrat meminta pemerintah menjaga dan menjalankan kesinambungan fiskal seperti mengendalikan defisit anggaran yakni memperkuat kapasitas fiskal dan meningkatkan kualitas belanja dengan optimalisasi pada sektor penerimaan perpajakan dan PNBP dengan tetap menjaga iklim investasi, meningkatkan alokasi belanja produktif (Infrastruktur, Penguatan SDM, Mengendalikan Belanja) serta menurunkan rasio utang terhadap PDB (Pengendalian pembiayaan yang bersumber dari utang, mengarahkan agar pemanfaatan pinjaman untuk kegiatan produktif).
4.      Fraksi Partai Demokrat meminta pemerintah memperhatikan realisasi pertumbuhan ekonomi, Penerimaan Negara (Pajak dan PNBP) serta implikasinya dari perlambatan ekonomi yang disebabkan faktor internal dan eksternal, penyerapan anggaran yang rendah serta mengambil pelajaran dari kekeliruan dalam menghitung perkiraan penerimaan pajak pada APBN tahun sebelumnya dan tidak menimbulkan kesulitan dalam pembelanjaan (spending) sebagai pelajaran bagi penyerapan anggaran TA 2016 dan tahun-tahun berikutnya.
5.      Fraksi Partai Demokrat mengapresiasi sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2016 dalam fungsi pertahanan seperti peningkatan kontribusi industri pertahanan dalam negeri terhadap pemenuhan minimum essential forces (MEF), peningkatan kesejahteraan prajurit melalui pembangunan perumahan dinas dan peningkatan kesiapan TNI dengan penyelenggaraan latihan, serta penguatan keamanan laut dan daerah perbatasan, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Pemerintahan Presiden SBY. Termasuk memfungsikan unsur TNI dalam menangani bencana. Namun demikian Fraksi Partai Demokrat menyoroti adanya ketidaksesuaian antara sasaran dan alokasi anggaran pertahanan pada postur anggaran 2016.  
6.      Fraksi Partai Demokrat meminta pemerintah untuk merealisasikan alokasi Dana Desa sesuai dengan amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan penetapan dan ketentuan yang berlaku berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.
7.      Fraksi Partai Demokrat sangat memahami adanya kebutuhan masyarakat terkait pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan, kelautan, ekonomi kerakyatan, dan kesejahteraan. Fenomena yang terjadi hampir di seluruh tanah air mengenai dampak dan implikasi dari pertumbuhan ekonomi yang melambat telah menimbulkan beban hidup bagi sebagian besar rakyat Indonesia. Untuk itu Fraksi Partai Demokrat tidak henti-hentinya meminta pemerintah terus memperhatikan, meningkatkan dan membuat terobosan baru program pro-rakyat seperti : Raskin, KUR, KUBR, PKH, Lansia, PNPM, Bedah Rumah, Nelayan Pesisir, BOS, BSM, dan program lainnya pada tahun anggaran 2016.
8.      APBN dan kebijakan fiskal yang tepat amat penting dalam pembiayaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, terlebih disaat menghadapi tekanan ekonomi saat ini. Fraksi Partai Demokrat mencermati bahwa rencana penerimaan dan pembelanjaan negara untuk APBN 2016 harus ditetapkan dengan benar dan realistis serta diwujudkan dengan pengelolaan dan penggunaan anggaran yang tepat dan terkontrol dengan baik oleh DPR dan DPD RI. Pemerintah harus benar-benar menggunakan anggaran secara pruden, transparan, dan akuntabel. Fraksi Partai Demokrat meminta kepada pemerintah untuk melakukan tindakan-tindakan yang nyata dan efektif agar target penerimaan pajak tahun 2016 dapat tercapai.
9.      Fraksi Partai Demokrat mengingatkan Pemerintah bahwa dalam APBN TA 2016 perlu memperhatikan perimbangan yang tepat antara porsi anggaran pembangunan infrastruktur fisik dengan anggaran penanggulangan kemiskinan. Pemerintah perlu mempertimbangkan sumber-sumber lain selain APBN bagi pembiayaan anggaran infrastruktur seperti BUMN, usaha swasta (dalam dan luar negeri) yang dahulu pernah digagas dalam MP3EI yang disusun bersama antara Pemerintah Pusat, Daerah, Ekonom, BUMN dan Swasta.
10.  Fraksi Partai Demokrat meminta Pemerintah agar mengkaji ulang Penyertaan Modal Negara terhadap BUMN dengan memperhatikan setoran/bagi hasil laba yang perlu ditingkatkan, serta multiplier effect dari Penyertaan Modal Negara terhadap BUMN yang perwujudannya harus menjadi kontribusi nyata dalam penerimaan negara di APBN.
11.  Fraksi Partai Demokrat mengetahui rencana kerjasama antara Indonesia dengan negara-negara sahabat dalam pembangunan proyek-proyek Infrastruktur, seperti proyek pembangunan rel kereta api cepat Jakarta-Bandung dengan Republik Rakyat Tiongkok. Fraksi Partai Demokrat berharap agar segala perlibatan BUMN termasuk pembiayaan proyek-proyek itu dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta dibicarakan dengan DPR-RI. Demikian juga perjanjian-perjanjian dengan negara lain yang berkaitan dengan pinjaman keuangan yang diberikan kepada tiga bank BUMN.
12.  Fraksi Partai Demokrat meminta pemerintah memperhatikan konektivitas ekonomi nasional dan konektivitas ekonomi internasional Indonesia yang akan menghubungkan Integrasi Indonesia dengan pusat-pusat perekonomian regional dan global dalam rangka meningkatkan daya saing nasional. Konektivitas nasional yang mandiri seperti sistem logistik nasional (sislognas), sistem transportasi nasional (sistranas) seperti halnya implementasi nyata dari Tol Laut, pengembangan wilayah (RPJMN/RTRWN) serta teknologi informasi dan komunikasi (ICT) untuk mendorong perdagangan dalam negeri dan efisiensi distribusi.
13.  Fraksi Partai Demokrat mengharapkan Pemerintah cermat dalam mengurangi ketergantungan terhadap minyak mentah dunia ditengah fluktuasi harga pada saat ini. Ketahanan energi dan sumber energi terbarukan merupakan alternatif jawaban disamping tetap melakukan langkah-langkah penting dalam meningkatkan lifting minyak. Peningkatan lifting minyak dilakukan dengan cara antara lain meningkatkan koordinasi yang kuat antar instansi untuk mendukung operasi hulu migas, efisiensi cost recovery, dan percepatan produksi migas yang bersumber pada lahan baru.
14.  Dalam konteks stabilitas keamanan nasional dan penegakan hukum, Fraksi Partai Demokrat meminta Pemerintah untuk terus meningkatkan kesejahteraan POLRI dan Lembaga Penegak Hukum lainnya seperti KPK, Kejaksaan, MA, KY, dan lembaga penegak hukum lainnya, termasuk melengkapi infrastruktur, sarana dan prasarana penunjang dalam menjalankan tugasnya.