Jakarta – Sekjen Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono memberi penegasan soal sikap Partai Demokrat atas polemik RUU Pilkada, terutama soal mekanisme pemilihan. Ibas mengatakan, Demokrat setuju dengan Pilkada langsung dan menolak hak politik warga dipangkas.
“Terkait polemik RUU Pilkada, Partai Demokrat setuju dengan nafas reformasi dan pematangan demokrasi. Intinya harus sejalan dengan pemikiran rakyat termasuk aspirasi kepala-kepala daerah yang menginginkan hak politik warga negara RI tidak boleh dipangkas,” ujar Ibas dalam keterangan tertulis, Rabu (17/9/2014).
Ibas mengingatkan, meski setuju Pilkada langsung, tetapi perlu ada perbaikan-perbaikan dalam pasal RUU Pilkada yang berpotensi merusak nafas demokrasi.
“PD memandang perlu perbaikan-perbaikan secara terinci terkait pasal-pasal yang berpotensi menimbulkan ekses terhadap pilkada langsung tersebut,” ujarnya.
Ibas juga mengajak seluruh pihak yang peduli dengan kemajuan demokrasi Indonesia untuk melihat secara jernih dan berorientasi pada kemajuan dan upaya pendewasaan berdemokrasi di Indonesia.
“Mari kita berpikir jernih, melangkah ke depan dengan tekad untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan sistim demokrasi kita,” ujarnya.
“Intinya, Partai Demokrat yang lahir dari roh demokrasi akan terus berkontribusi secara konkrit menjaga demokrasi senantiasa berada di arah yang benar sesuai dasar negara kita. Pak SBY dipilih secara langsung oleh rakyat untuk memimpin juga merupakan produk demokrasi kita yang kian berkembang positif,” imbuh puteran Presiden SBY itu.