PACITAN- Teka-teki dibalik rencana Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memajukan jadwal pelantikan pasangan calon kepala daerah terpilih, terjawab sudah. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan, Ronny Wahyono, menegaskan, pemerintah memang benar akan memajukan jadwal pelantikan pasangan calon kepala daerah terpilih diantara tanggal 12  hingga 17 Februari ini. Akan tetapi, kebijakan tersebut sepertinya tidak berlaku di Pacitan. “Hasil koordinasi kami dengan Kemendagri, memang benar pemerintah akan memajukan jadwal pelantikan pasangan calon kepala daerah terpilih diantara tanggal tersebut,” kata Ronny.

Menurut wakil rakyat dua periode ini, tanggal 12 Februari merupakan momentum bersejarah bagi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih, untuk diambil sumpah dan janjinya sebagai pemimpin devinitif dilevel provinsi. Sementara lima hari berselang, tepatnya pada tanggal 17 Februari, merupakan momentum bersejarah juga bagi pasangan calon bupati/wali kota dan wakil bupati/ wakil wali kota terpilih untuk dilantik sebagai pemimpin devinitif di level kabupaten/kota. “Ketentuan itu berlaku bagi kepala daerah yang akhir masa jabatannya sebelum tanggal tersebut. Baik level provinsi atau kabupaten/kota,” jelas Ronny.

Sementara bagi daerah lain yang akhir masa jabatan kepala daerahnya setelah tanggal tersebut, serta sudah tidak berperkara, pelantikan pasangan calon terpilih akan dilaksanakan pada Bulan Maret. Sedangkan selebihnya, pelantikan pasangan calon kepala daerah terpilih akan dilaksanakan pada Juni nanti. Lantas bagaimana dengan Pacitan? Ronny menegaskan, lantaran akhir masa jabatan bupati dan wakil bupati pada tanggal 21 Februari, tentu pelantikan pasangan calon terpilih tidak bisa dilaksanakan pada tanggal 17 Februari. “Ketentuan aturannya seperti itu. Dimungkinkan, pelantikan akan dilaksanakan pada Maret atau Juni nanti,” tutur putra dari mantan Bupati Pacitan, H. Suyono itu pada media.

Terkait persoalan tersebut, DPRD, lanjut Ronny, akan berkirim surat ke Kemendagri, agar prosesi pelantikan pasangan calon terpilih bisa dilaksanakan pada Maret nanti. Hal tersebut diharapkan, agar tidak terjadi kekosongan kepala daerah devinitif dalam kurun waktu lama. Sebab, tenggang waktu setelah akhir masa jabatan bupati pada 21 Februari hingga Juni nanti, sangat banyak agenda-agenda krusial yang sangat menentukan nasib masyarakat Pacitan. Seperti pembahasan kebijakan umum anggaran (KUA) serta prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) perubahan APBD. ‎ “Berangkat dari persoalan tersebut, DPRD berencana menyampaikan surat ke Kemendagri, agar prosesi pelantikan bisa dilaksanakan pada Maret nanti,” tukasnya.(**)