PONOROGO  – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Ponorogo tahun 2017 akhirnya disahkan, Jumat (29/09/2017) bertempat di ruang rapat paripurna lantai tiga gedung DPRD setempat.
Pengesahan APBD Perubahan tahun 2017 di pimpin langsung ketua DPRD Kabupaten  Ponorogo Dr. H. Ali Mufthi, S Ag. MSi dan dihadiri oleh Bupati Ponorogo Drs. H. Ipong Muhclissoni,  wakil Bupati H. Soedjarno, MM  wakil ketua  DPRD H. Slamet Hariyanto, SH,  Anik Suharto, S.Sos, H. Miseri Efendi, SH. MH. dan seluruh kepala SKPD serta anggota DPRD Kabupaten  Ponorogo.
Jurubicara pansus DPRD Miseri Efendi dalam rapat paripurna mengatakan, ada beberapa item yang direkomendasikan pansus diantaranya, tuntutan agar eksekutif memperoleh Dana Intensif Daerah (DID) dari peningkatan kinerjanya. “Setelah Pemkab mendapatkan dana insentif Rp. 7 milyar lebih. Sedang  untuk penilaian criteria kinerja Pemkab Ponorogo tahun 2017 belum bisa mendapatkan alokasi anggaran Rp. 5,4 trilyun,” ujarnya.
Miseri juga mengungkapkan, gagalnya dari perolehan alokasi dari hasil penilaian kinerja disebabkan karena dari beberapa factor yang perlu menjadi perhatian kita bersama. “Mulai dari penilaian realisasi pendapatan  nilai 2, realisasi sisa lebih perhitungan nilai 2, devisit APBD nilai 2, realisasi pendapatan APBD nilai 2, angka melek huruf nilai 1, prosentase nilai rumah tangga  terhadap sanitasi nilai 2, pengendalian tingkat inflasi nilai ,” terangnya. Dengan hasil ini lanjut Miseri, kedepan  bisa dioptimal  lagi ditahun 2018  supaya Ponorogo bisa mendapatkan dana insentif daerah melalui penilaian criteria kinerja.
Selain ditingkatkan penilaian kinerja tambah Miseri, untuk mendapatkan DID pemkab harus bisa menemukan formula untuk mendapatkan pendapatan dari sumber keuangan lainnya.  “Segera menuntuskan dana-dana yang macet dari fihak ketiga, sesuai dengan hasil audit yakni dana bergulir,” tambahnya.
Sementara itu Bupati Ipong Muhclissoni mengatakan apa yang sudah dihasilkan dari pembahasan PAPBD melalui pansus akan dilaksanakan.  Sesuai dengan RPJMD sisa waktu ditahun ini, perubahan APBD tetap akan focus pada visi misi dari Bupati yakni pembangunan insfrastruktur dan pertanian.   “Segala kritik dan saran yang disampaikan lewat pemandangan umum pendapat akhir fraksi ini yang menjadi pertimbangan utama kita didalam melaksanakan APBD perubahan ini,” ungkapnya. Selain itu juga hasil kesimpulan yang dibacakan ketua  panitia anggaran legislative tentang perlunya kita diwaktu-waktu yang akan datang untuk bisa meningkatkan DID.
Dikatakan, untuk mendapatkan pendapatan dana intensif daerah kedepan menjadi consent yang terus dilakukan oleh Pemkab. “Tim dari BPPKAD sudah mengadakan study banding ke Boyolali untuk belajar, bagaimana Boyolali bisa mendapatkan DID yang besar. ini menjadi consent kita diwaktu yang akan datang,” tukasnya.(mnc)