PONOROGO – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang akan digelar di 23 desa di wilayah Kabupaten Ponorogo tinggal menghitung hari. Rencananya tanggal 29 November 2016 mendatang, pilkades serentak ini akan dihelat. Beberapa wilayah peserta Pilkades terlihat adem ayem, namun ada juga beberapa desa yang kondisinya sedikit menghangat. Itulah sebabnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo menggelar Deklarasi Pilkades Damai, Senin(21/11)
Bertempat di gedung Sasana Praja, Pemkab Ponorogo menghadiri Deklarasi Damai yang dihadiri oleh Jajaran Forpimda seperti Bupati Ponorogo Drs.H. Ipong Muchlissoni, Dandim 0802 Ponorogo Letkol Inf. Slamet Sarjianto. SE, Kapolres Ponorogo AKBP. Harun Yuni Aprin, seluruh Kapolsek, dan Danramil, dan Camat Se-Ponorogo, DPRD, Kejaksaan, Pengadilan, para calon dan kepala desa maupun wakil calon dari 23 desa di Ponorogo.
Dalam deklarasi damai pilkades serentak 2016 ini para peserta juga menandatangani kesepakatan pilkades damai, sebagai bukti bahwa mereka siap dan sepakat untuk mlaksanakan Pilkades dengan damai dan penuh kesadaran dan sportifitas.
Bupati Ponorogo Drs.H.Ipong Muchlissoni berharap pelaksanaan pilkades tahun 2016, benar-benar berjalan dengan penuh kesadaran berpolitik yang tinggi. Dia juga mengatakan bahwa kesuksesan pilkades adalah harapan dari semua pihak karena dengan pilkades yang aman dan lancar maka pembangunan tingkat desa juga bisa cepat dimaksimalkan.
“Semoga Pilkades serentak tahun ini berjalan lancar. Para peserta siap kalah dan siap menang dan pro aktif menjaga sportifitas dan kesadaran berpolitik di tingkat desa. semua ini ini tentu tak lepas dari peran aktif seluruh lapisan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya agar pilkades berjalan lancar dan demokratis. Semoga kepala desa terpilih nantinya juga benar benar pilihan rakyat dan didukung sepenuhnya oleh rakyatnya dan segera bisa memajukan desanya,” ujar Ipong.
Sedangkan terkait pelaksaan Pilkades untuk Desa Bungkal, Ipong mengatakan tetap akan dilaksanakan meskipun saat ini sejumlah masyarakat setempat sedang menggugat keputusannya untuk melaksanakan Pilkades serentak ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Surabaya. “Selama belum ada perintah dari pengadilan (untuk menghentikan) ya jalan terus Pilkadesnya,” paparnya.
Menurutnya lagi, dasar hukum pelaksanaan Pilkades sudah cukup kuat. Yaitu bahwa pengunduran diri kades Bungkal, Sapto, 2,5 tahun yang lalu tidak memungkinkan untuk masuk dalam Pilkades pergantian antar waktu (PAW) seperti yang dituntut masyarakat. “Waktu itu Perdanya belum ada. Selain itu, kekosongan posisi Kades menuju habisnya masa jabatan tinggal delapan bulan. Kalau lebih dari setahun ya bisa PAW juga,” pungkasnya. (mnc)