Jumat, 28 April 2017
@Edhie_Baskoro
facebook.com/EBYudhoyono
Edhie Baskoro Yudhoyono

BERANDA | PROFIL | BERITA EBY | PARTAI DEMOKRAT | FRAKSI PD DPR-RI | DAPIL VII JAWA TIMUR | TESTIMONIAL | GALERI EBY | VIDEO | KARIKATUR | PLAYLIST EBY


Untitled Document

2 Maret 2016

Tahun ini, 6 Raperda di Pacitan Diputuskan

PACITAN – Pemerintah Kabupaten Pacitan saat ini tengah menggodok enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk diputuskan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Hal itu disampaikan Kepala Bagian Hukum Pemkab Pacitan, Kukuh Sutiyarto, baru-baru ini kepada wartawan. “ Saat ini materi raperda tengah digodok, sebelum nantinya kami serahkan ke dewan dan dilanjutkan ke gubernur untuk dikoreksi,’’ katanya.
Kukuh juga menyampaikan bahwa masih ada tunggakan satu raperda yang belum rampung ditetapkan sebagai perda oleh DPRD. Yakni, raperda tentang kawasan tanpa asap rokok yang dinilai masih menyimpan banyak celah. Sehingga masih lemah jika dijadikan payung hukum kebijakan. ‘’Untuk prolegda yang belum dibahas tahun lalu, aturannya menjadi prioritas tahun ini. Tapi, kenyataannya ada beberapa kendala,’’ jelasnya.
Sejak tahun 2014 lalu, katanya, terhitung sudah ada 12 produk hukum usulan eksekutif yang telah ditetapkan sebagai perda. Rinciannya, 7 raperda pada tahun 2014 dan 5 raperda pada tahun 2015. ‘’Raperda yang ditetapkan itu sesuai usulan masyarakat. Kemudian, bupati membentuk tim khusus untuk observasi dan uji kelayakan. Setelah itu ada rekomendasi untuk penyusunan perdanya,’’ katanya.
Adapun, Raperda yang akan diputuskan adalah tentang pemilihan kepala desa (pilkades), raperda tentang pembentukan lembaga penyiaran publik lokal, raperda RPJMD 2016-2021, raperda tentang rencana induk pengembangan pariwisata daerah (RIPPDA), raperda tentang pelaksanaan pertanggungjawaban pendapatan dan belanja daerah, serta raperda tentang perubahan perda 21/2010 tentang retribusi tempat rekreasi dan olahraga.
Sebagai informasi, Raperda pilkades merupakan salah satu produk regulasi yang mendesak untuk segera dibahas. Pasalnya, perda pilkades yang sudah ada sebelumnya sudah dianggap usang dan tidak sesuai lagi dengan keadaan terkini. Sementara saat ini banyak terjadi kekosongan jabatan kades dan sementara tugasnya digantikan oleh penjabat (Pj) kades. ‘’Materi raperda pilkades tentang pengaturan dan penataan pilkades secara serentak,’’ ungkap Kukuh.
Kukuh mengharapkan produk hukum tersebut pembahasannya bisa kelar tahun ini. Pasalnya, keberadaan raperda itu sudah ditunggu masyarakat sebagai landasan acuan untuk melakukan berbagai kegiatan administrasi. ‘’Kami harapkan semua raperda tersebut bisa selesai tahun ini. Sehingga anggaran yang sudah dialokasikan tidak sia-sia,’’ pungkasnya. (**)

 

Kabupaten Pacitan

10 April 2017

Tidak Ingin Desa Lepas Kendali Kelola Anggaran, Pemdes Mengacu Perbup

23 September 2016

DPRD Optimis Selesaikan Perda Perubahan SOTK

30 Mei 2016

Hadiri Gebyar PAUD, Bupati Indartato Apresiasi Perjuangan Para Guru


Kabupaten Ponorogo

25 April 2017

Warga Senepo Slahung Ponorogo Terkena Tanah Gerak Minta Direlokasi

24 April 2017

HMI Ponorogo Sesalkan Berita Media Cetak Diskreditkan HMI Komisariat Ngabar

18 Maret 2017

Pernah Dikunjungi Ibas, Desa Karangpatihan Miliki Destinasi Wisata Gunung Beruk


Kabupaten Trenggalek

23 April 2016

RETAKAN TANAH DI TRENGGALEK SEMAKIN PARAH

21 April 2016

KARTINI BASARNAS TRENGGALEK

21 April 2016

PERINGATI HARI KARTINI POLWAN PAKAI KEBAYA


Kabupaten Ngawi

9 April 2017

Grup Musik Era 80an Getarkan Benteng Pendem Ngawi

7 April 2017

CEO Persinga, Target Masuk 16 Besar

28 Februari 2017

Pahlawan Devisa di Sambut Duka Oleh Kerabat


Kabupaten Magetan

31 Agustus 2016

31 Juli 2016

Ribuan Orang Hadiri “Kenduri Desa Kumandang” Di Sumberdodol

25 Juli 2016

PSHT Cabang Magetan gelar Halal Bi Halal


Griya Aspirasi EBY


Mobil Aspirasi EBY

15 Juli 2012

Edhie Baskoro Luncurkan Mobil Aspirasi untuk Masyarakat Dapil VII Jawa Timur