PONOROGO – Mendapat teguran dari orang nomor satu di Ponorogo terkait perekrutan tenaga kontrak di SKPD Pemkab Ponorogo, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Syaifurrahman angkat bicara. Menurutnya, apa yang sudah diarahkan Bupati Ipong Muchlisoni terkait recruitment tenaga di SKPD tidak pernah ada laporan di BKD.

    Jadi kebutuhannya berapa tidak jelas. Berdasarkan analisis yang kita lakukan selama ini sudah ada. Jadi seperti sekretaris DPRD jumlah pegawai sekian, kekurangan sekian. Itupun formasinya perlu dipertanyakan. Begitu juga yang ada di SKPD yang lain.
    “Saya ikut bersalah tidak mengingatkan hal tersebut. Karena mereka menggunakan anggaran sendiri. Dalam penjelasan, banyak SKPD yang masih membutuhkan tenaga. Dan ini masih diperbolehkan mengangkat tenaga kegiatan. Diutamakan yakni cleaning servis, sopir dan tenaga keamanan,” ujarnya. Selain itu, apabila ada kekurangan tenaga yang lain, sepanjang PNS tidak ada silahkan saja dilakukan perekrutan.
    Seperti  misalnya yang terjadi di Sekretariat DPRD. Sebelumnya yang dibutuhkan  kurang dari   29 tenaga kerja. Jadi berapa yang dibutuhkan seharusnya disesuaikan dengan analisis yang kita lakukan selama ini.  “Tapi kenyataanya sekwan merekrut sebanyak 47 orang. Ini saya tidak tahu. Dengan adanya keinginan dari Bupati untuk menanyakan hal ini, pihaknya melakukan peneguran pada mereka,” ujar Saifurahman, kemarin.
    Menurutnya, kalau mau merekrut harus jelas yang dibutuhkan berapa orang. Dan harus ada test.”Kalau yang di Sekwan ini kan tidak ada test. Hanya main comot saja. Jadi seharusnya apa yang dilakukan dari Sekwan terkait pengadaan tenaga seharusnya diusulkan kepada BKD. Apapun bentuknya, dan berapa yang dibutuhkan,” jelasnya. Ia juga menjelaskan, dengan adanya pengusulan  nanti BKD akan merekomendasi yang kita ajukan kepada Bupati. (MUH NURCHOLIS)