PACITAN- Kebijakan Pemprov Jatim menaikan upah minimum kabupaten (UMK) sebesar Rp. 877.250 ternyata belum dilaksanakan sepenuhnya oleh semua persahaan di Pacitan. Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) setempat, HM. Fathony, mengatakan, memang belum semua sektor usaha di Pacitan menerapkan kebijakan UMK. Meski juga tak sedikit, perusahaan yang sudah menggaji karyawannya sesuai standar UMK. “Perusahaan besar, banyak yang sudah (membayar sesuai UMK). Kalau yang kecil, memang belum,” ujarnya, Jumat (22/3).

Mantan Kepala Dinas Pendidikan ini menjelaskan, memang tidak ada sanksi tegas bagi pengusaha yang belum menerapkan UMK. Akan tetapi, lanjut dia, mereka diwajibkan menyampaikan penangguhan ke bupati dengan dilampiri laporan keuangan. “Ketentuannya seperti itu,” jelas Fathony.

Sementara itu, Pengamat Politic Policy, Arif Setya Budi, menegaskan agar pemkab segera membuat aturan tentang UMK subsektor. Hal tersebut akan membantu pengusaha dan buruh dalam menyepakati ketentuan pengupahan. “Saya tegaskan, pemkab segera membuat aturan tentang pengupahan subsektor. Ini persoalan krusial untuk mengiliminir terjadinya sengket masalah pengupahan,” kata pegiat LSM ini secara terpisah.

Selain itu, Arif juga menginginkan agar Dinas terkait lebih selektif lagi mengaudit perusahaan-perusahaan yang mengajukan penangguhan pembayaran upah sesuai UMK. “Bilamana perlu, ada tim khusus yang melaksanakan verifikasi terhadap perusahaan yang mengajukan penangguhan,” tukasnya. (Yuniardi Sutondo)