Jakarta – Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau yang akrab disapa Ibas menerima perwakilan Badan Eksekutif Mahsiswa (BEM) Indonesia untuk membahas soal penolakan FPD terhadap usulan revisi Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di ruang fraksi lantai 9 Gedung DPR RI Senayan Jakarta, Selasa, 23/2/2016.

Dalam audiensi ini, Ibas menegaskan kembali komitmen FPD dalam menolak usulan revisi Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena dinilai berpotensi memperlemah kinerja KPK. “Partai Demokrat melihat adanya kecenderungan upaya untuk melemahkan KPK melalui sejumlah pasal dalam draft usulan revisi. Setelah dipelajari dan dikaji draf usulan revisi UU KPK tersebut berpotensi mempengaruhi tugas pokok dan fungsi KPK dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, oleh karenanya kami konsisten untuk menolak,” ujar Ibas di hadapan perwakilan BEM Indonesia yang diwakili Danang  dan Ariansyah.

Lebih terperinci, Ibas menjelaskan baik secara proses dan subtansi, revisi tersebut berpotensi menimbulkan konflik otoritas dan intervensi kekuasaan atas kinerja KPK termasuk independensi KPK. “Bagaimana dengan penyadapan, penyitaan, urusan dewan pengawas, masalah SP3 dan teknis kerja KPK lainnya. UU KPK harus jelas menjamin KPK sebagai lembaga profesional dan bebas dari kepentingan,” ujar Ibas yang juga mengingatkan untuk memperkuat  lembaga lain seperti Kejaksaan, Kepolisian dan Lembaga Peradilan.

Seperti diketahui, audiensi FPD dan BEM bertujuan mengetahui serta mendukung sikap Partai yang menolak revisi UU KPK. Dalam pertemuan yang seru, informatif dan akrab tersebut, Ibas turut didampingi Sekretaris Fraksi DP, Didik Mukrianto dan Bendahara, Anton Suratto.